PWI Tangsel Kubu Edy Riyadi Minta Ongkos ke Surakarta, PWI Pusat Tegur Keras

Serpong, bidiktangsel.com – Polemik mencuat di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) setelah beredarnya proposal permohonan dana perjalanan ke Surakarta yang ditandatangani Ketua PWI Tangsel kubu Edy Riyadi. 

Proposal tersebut meminta anggaran untuk membiayai keberangkatan sekitar 50 orang menghadiri pengukuhan pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 di Solo, Jawa Tengah.

Baca Juga: DCKTR Rampung Bangun Kantor Kelurahan Sawah Baru Ciputat

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti persoalan ini dengan meminta klarifikasi kepada Ketua PWI Banten, Rian Nopandra.

Dari komunikasi tersebut, Rian menyampaikan bahwa ia sudah menegur keras Edy Riyadi terkait beredarnya proposal tersebut.

“Ketua PWI Banten sudah menegur keras Ketua PWI Tangsel (Edy Riyadi). Menurutnya, Ketua PWI Tangsel mengaku salah dan menyampaikan permintaan maaf. Saya juga minta Ketua PWI Banten untuk memberikan surat teguran resmi, bahwa hal itu salah dan tidak boleh diulangi lagi,” ujar Munir, Rabu (1/10/2025).

Baca Juga: Walikota Tangsel Berlindung di Balik LHP BPK, Padahal Audit Hanya Sampling

Munir menegaskan, undangan resmi pengukuhan pengurus PWI Pusat di Solo hanya ditujukan untuk Ketua PWI Provinsi.

Adapun pengurus PWI kabupaten/kota tidak secara formal diundang, meski banyak hadir dengan antusias untuk menyaksikan jalannya acara.

“PWI Pusat dalam pengukuhan di Solo memang hanya mengundang Ketua PWI Provinsi, tidak mengundang PWI kabupaten/kota. Tapi kami melihat teman-teman PWI kabupaten/kota tetap hadir dengan antusias,” jelasnya.

Baca Juga: Telisik Geliat Tutup Celah Distribusi MBG, dari Insentif Rp100 Ribu ke Guru hingga Peran Pendamping Keluarga

Selain menyoroti masalah proposal tersebut, Munir mengungkapkan bahwa PWI Pusat tengah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan dualisme organisasi di sejumlah daerah, termasuk di Tangsel. 

Tim itu diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober 2025.

“Saya sudah bentuk tim penyelesaian dualisme. Mereka sekarang masih bekerja, dengan deadline sampai akhir Oktober 2025,” pungkasnya.