POKIR Jadi Bahan Bancakan DPRD Tangsel: Membebani APBD dan Mengorbankan Masyarakat

Baca Juga: Banyak Kasus KKN di Tangsel, Aparat Penegak Hukum Tidur, Pengamat : Aparat Jangan Hanya Tajam Kebawah Namun Tumpul Keatas

Tuntutan Reformasi dan Transparansi

Sorotan publik terhadap DPRD Tangsel semakin menguat. Masyarakat sipil menuntut agar DPRD segera menghentikan praktik bancakan melalui Pokir dan kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai legislator, pengawas, sekaligus penganggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Para pakar tata kelola keuangan daerah juga menegaskan perlunya transparansi. Mekanisme Pokir harus dibuka secara publik, termasuk siapa kontraktor pelaksana serta bagaimana manfaatnya dirasakan masyarakat. 

Tanpa reformasi menyeluruh, Pokir dikhawatirkan hanya akan terus menjadi celah bancakan politik.

(***)