Baca Juga: Forum Wartawan Kebangsaan Desak Audit Program MBG yang Sarat Masalah
DPR RI meminta agar Pemkot tidak pernah lelah memastikan hak masyarakat tetap diperjuangkan.
“Jangan ada satu pun warga yang diabaikan dalam menuntut haknya,” tegas pernyataan dari pimpinan sidang.
Selain itu, Pemkot Tangsel juga menyatakan kesiapannya untuk kembali hadir dalam pertemuan selanjutnya jika diminta oleh Kementerian ATR/BPN.
“Kami siap membantu dalam pertemuan berikutnya guna memastikan persoalan ini dapat diselesaikan dengan adil,” jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Angkat Isu Palestina di PBB, Bikin Titiek Soeharto Terharu
Sengketa Lahan dan Dampaknya
Kasus gugatan aset lahan antara Sdri. Yatmi dengan PT JRP mencerminkan kompleksitas persoalan pertanahan di wilayah perkotaan yang berkembang pesat, seperti Tangerang Selatan.
Sengketa semacam ini berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas jika tidak segera diselesaikan melalui jalur mediasi yang adil.
Dengan kehadiran berbagai pihak, termasuk dukungan dari DPR RI dan Kementerian ATR/BPN, diharapkan permasalahan ini bisa menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan hukum, hak masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan di Tangerang Selatan.
(***)
Artikel Terkait
Leony Bedah Laporan Keuangan Tangsel 2024, Wali Kota Benyamin Jelaskan Anggaran Suvenir Rp20,48 Miliar
Pemkot Tangsel Respon Kritik Leony soal Anggaran Makan Minum Rp60 Miliar, Penggiat Literasi Usul Festival di HUT Kota
Anggaran Fantastis Pemkot Tangsel Dipertanyakan, Budayawan Uten Sutendi: "Tak Ada Lagi Tempat untuk Bersembunyi"
Menilik Poin-Poin Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB, dari Kenangan Penjajahan hingga Dukungan ke Palestina
Dari Ospek ke Sorotan Publik: Menelusuri Polemik Cium Kening di Universitas Sriwijaya