“Pemerintah harus tegas. Kalau pembangunan terus jalan tanpa izin dan berdampak buruk, harus ada sanksi nyata,” desak perwakilan warga.
DCKTR dan Satpol PP Tangsel menyatakan akan terus melakukan evaluasi lapangan secara berkala. Seluruh pihak diharapkan mematuhi ketentuan perizinan demi menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi seluruh masyarakat.
Transparansi dan penegakan hukum menjadi kunci utama dalam pengawasan pembangunan di wilayah perkotaan.
Kejadian seperti ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, warga, dan pengembang untuk menjamin setiap proyek berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
(***)
Artikel Terkait
Wali Kota Tangsel dan Menteri UMKM Tinjau Klaster Rantai Pasok MBG di Pamulang, Dorong Dapur Komunal dan UMKM Pemasok
Tanggapi Isu Makanan MBG Diduga Basi, Pemkot Tangsel Tegaskan Prosedur Aman dan Program Tetap Jalan
Gugat Koperasi, Nasabah Kaget Bunga 36%, KSP Sada Indo Utama Digugat ke Pengadilan, Tapi Ditolak!
63.847 KPM di Kabupaten Serang Terima Bantuan Pangan Beras: Komitmen Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat
Bocah 9 Tahun Tenggelam di Danau Galian Legok, Ditemukan Meninggal Setelah Pencarian Intensif