Wali Kota Tangsel Tegaskan Komitmen Antikorupsi: “Anggaran dari Rakyat Harus Kembali ke Rakyat”

Jakarta, bidiktangsel.com — Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menegaskan komitmennya terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. 

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Kamis (10/7/2025) di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta.

Baca Juga: Warga Cemas Terjadi Banjir, Turap Sungai Kali Angke di Nusa Loka BSD Longsor

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum dalam membangun sistem pemerintahan yang antikorupsi. 

Dalam pertemuan itu, Benyamin menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

“Pencegahan korupsi ini tidak bisa dilakukan sendiri. Butuh sinergi yang kuat antar-instansi dan pengawasan yang aktif dari masyarakat,” ujar Benyamin.

Baca Juga: Sekda Punya Peran Vital, Gubernur Andra Soni Lantik Deden Apriandhi H Sebagai Sekda Provinsi Banten

Menurutnya, integritas dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap langkah pemerintahan daerah. 

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, serta memastikan seluruh proses penganggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.

“Kami selalu mengupayakan untuk melakukan yang terbaik demi masyarakat, baik dalam hal layanan publik maupun pengelolaan anggaran. Kami pastikan semua prosesnya transparan,” tegasnya.

Baca Juga: Dekranasda Kabupaten Serang Tampilkan Produk UMKM Unggulan di Dekranas Expo 2025 Balikpapan

Anggaran Publik Harus Maksimal untuk Kepentingan Rakyat

Dalam forum yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyoroti pentingnya tanggung jawab dalam mengelola anggaran publik. 

Ia menegaskan bahwa dana yang bersumber dari rakyat harus digunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.