Kritik Fraksi Golkar Tangsel terhadap SILPA Terkesan Asal-asalan

Ju

Oleh: Junaidi Rusli

Pernyataan Fraksi Golkar yang mengkritik Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam laporan keuangan daerah pemerintah Kota Tangerang Selatan ( Tangsel ) namun tanpa menyebutkan besaran angkanya, patut dipertanyakan keseriusannya.

Kritik yang tidak disertai data atau angka yang konkret justru menunjukkan ketidaksiapan dan terkesan asal bicara, alih-alih menjadi bagian dari fungsi pengawasan yang konstruktif.

Dalam tradisi demokrasi, fungsi kontrol dari fraksi-fraksi di DPRD sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Namun, kontrol yang baik seharusnya didasarkan pada argumen yang kuat dan didukung oleh data yang jelas. Kritik terhadap SILPA, misalnya, semestinya disertai dengan perbandingan antara target dan realisasi anggaran, serta analisis penyebab timbulnya SILPA yang signifikan.

Tanpa menyebutkan besaran SILPA, publik menjadi tidak mendapat gambaran utuh atas substansi kritik tersebut. Apakah SILPA-nya tergolong besar sehingga menunjukkan ketidakefisienan belanja daerah, atau justru kecil dan tidak signifikan? Tanpa angka, kritik menjadi tidak informatif dan hanya bersifat retorika politik.

Baca Juga: Jawaban Wakil Wali Kota Tangsel dalam Rapat Paripurna DPRD: Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan APBD 2024

Padahal, SILPA bukan sekadar sisa anggaran yang tidak terpakai. Ia mencerminkan kinerja perencanaan dan eksekusi anggaran oleh pemerintah daerah.

SILPA yang terlalu besar bisa menjadi indikator lemahnya realisasi program prioritas, keterlambatan dalam pelelangan proyek, atau bahkan ketakutan dalam penggunaan anggaran akibat ketidakpastian regulasi.

Fraksi Golkar, yang notabene merupakan fraksi terbesar dan berpengalaman, yang sudah 3 periode menduduki Ketua DPRD Tangsel seharusnya bisa memberikan kritik yang lebih substansial.

Menyebutkan besaran SILPA, membeberkan rinciannya menurut pos anggaran, dan memberikan rekomendasi konkret, akan jauh lebih dihargai publik ketimbang kritik kosong yang terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban.

Kita berharap kritik di forum DPRD tidak hanya menjadi panggung politis, tapi benar-benar berkontribusi pada perbaikan tata kelola anggaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Pemkot Tangsel Tegaskan Komitmen Transparansi dan Prioritas Anggaran dalam Rapat Paripurna Tanggapan RAPERDA LKPJ APBD 2024

Untuk diketahui APBD tahun 2024 diproyeksikan Rp Rp 4.574.371.306.654 dan terealisasi Rp4.498.470.692.841.