BidikTangsel.com, Ciputat – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan yang digelar pada Kamis (26/6/2025), terkait jawaban Walikota/Wakil Walikota atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, masa sidang 2024/2025.
Dalam forum resmi legislatif tersebut, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, memberikan klarifikasi mendalam atas sejumlah pandangan fraksi, termasuk mengenai penyertaan modal daerah ke Bank BJB dan efisiensi belanja daerah.
Pemkot Tangsel Miliki 7,3 Juta Lembar Saham di BJB
Menjawab sorotan dari Fraksi Partai Demokrat terkait penyertaan modal kepada Bank BJB, Pilar menjelaskan bahwa Pemkot Tangsel telah secara resmi menjadi pemegang saham di BJB sejak 7 Maret 2022.
“Setoran modal yang telah dikucurkan sebesar Rp9,99 miliar, dengan total kepemilikan saham sebanyak 7.380.073 lembar, di mana setiap lembar saham memiliki nilai Rp1.355,” ungkap Pilar di hadapan anggota DPRD.
Pilar juga menambahkan bahwa laporan kinerja investasi keuangan tersebut secara rutin dilaporkan dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tiap tahun, sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.
Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah
Sementara itu, menanggapi masukan dari Fraksi PAN, PPP, dan NasDem yang menyoroti efisiensi belanja daerah, Pilar mengakui pentingnya evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaan program dan kegiatan belanja APBD.
“Kami sepakat bahwa efektivitas dan efisiensi belanja daerah perlu terus ditingkatkan, sehingga capaian program dan kegiatan benar-benar sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan,” tegas Pilar.
Baca Juga: Walikota Tangsel Tegaskan Komitmen Berantas Pungli di Dunia Pendidikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Pernyataan ini mencerminkan komitmen Pemkot Tangsel dalam menata pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil dan berdampak langsung kepada masyarakat, sekaligus merespons aspirasi legislatif secara konstruktif.
Artikel Terkait
Penjualan Mobil Hybrid Melemah di Mei 2025, Dominasi Zenix Soroti Ketimpangan Pasar
SPMB Tangsel 2025 Dinilai Diskriminatif: Madrasah Tak Dilibatkan, Ancaman Anak Putus Sekolah Meningkat
Mediapreneur Talks Promedia 2025 Siap Digelar di Tangerang: Dorong Ekosistem Media Berkelanjutan di Era Digital
Kejati Banten: “Kasus Tetap Berjalan”, Lambannya Penanganan Dugaan Korupsi Sampah DLHK Tangsel Picu Kecurigaan Publik
Lansia Harus Diberi Kesempatan Berkarya, Bukan Jadi Beban Negara: Seruan Ketua BP Lansia Jakarta