Harapan BPK untuk Tangsel: Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Tertib dan Akuntabel

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten Firman Nurcahyadi menegaskan bahwa proses pemeriksaan keuangan bukan sekadar formalitas, melainkan sarana evaluasi mendalam untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan di daerah.

Baca Juga: Sparkling Family Fun Fest Hadirkan Talkshow Spesial Kak Seto, Ajak Keluarga Rayakan Kebahagiaan Tanpa Batas

“Yang terpenting bukan hanya temuan atau rekomendasi pemeriksaan, tetapi bagaimana pemerintah daerah meresponsnya dengan aksi nyata. Kami menekankan pentingnya efektivitas dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK,” ujar Firman.

Ia menegaskan bahwa BPK memiliki harapan besar agar seluruh kepala daerah, termasuk Wali Kota Tangerang Selatan, dapat menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara tertib administrasi, patuh terhadap regulasi, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Ini merupakan prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Baca Juga: Wali Kota Tangsel Apresiasi Penanganan Cepat, Ricuh Lahan Parkir RSU Pamulang

Mendorong Perubahan Lewat Transparansi dan Reformasi

Pemeriksaan keuangan oleh BPK tidak hanya bertujuan mengungkap kesalahan administratif, tetapi juga mendorong reformasi struktural dalam pengelolaan keuangan publik.

Kota Tangerang Selatan dinilai berhasil menciptakan sistem informasi dan pemantauan yang handal untuk memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Prestasi ini menempatkan Tangsel di posisi strategis sebagai contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan prinsip good governance.

Baca Juga: Diskon Listrik 50 Persen Kembali Digulirkan Mulai 5 Juni 2025, Sasar Pelanggan Rumah Tangga 450 VA dan 900 VA

Namun demikian, BPK menekankan agar prestasi ini tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.

Dengan torehan opini WTP ke-13 dan capaian tindak lanjut rekomendasi yang sangat tinggi, Kota Tangerang Selatan menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun lebih dari sekadar prestasi, harapan BPK jelas: tata kelola keuangan yang baik harus menjadi budaya kerja yang terus dikembangkan.

Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Benyamin Davnie dan jajarannya untuk tidak hanya mempertahankan, tapi juga memperbaiki dan menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan demi kemajuan dan kepercayaan publik. (***)