Situasi Memanas di RSU Pamulang Tangsel: Konflik Pengelolaan Lahan Parkir Picu Ketegangan antara PT BCI dan Ormas

photo author
Radi Iswan, Bidik Tangsel
- Rabu, 21 Mei 2025 | 18:18 WIB

Baca Juga: Penetapan Bupati-Wakil Bupati Serang Terpilih: Ratu Rachmatuzakiyah Tegaskan Fokus pada Program Nyata Pasca PSU

“Kami menempuh jalur resmi dan sah. Surat-surat legal kami lengkap. Selama ini kami bersabar karena belum bisa menempati lahan, padahal kami sudah memenangkan lelang dengan penawaran Rp250 juta untuk masa sewa tiga tahun,” ujarnya.

Data dan Fakta: Angka dan Legalitas yang Dipertaruhkan

Berdasarkan data dari Sistem Pemilihan Calon Mitra Sewa (Sipencatra) milik RSU Tangsel, PT BCI mengantongi hak pengelolaan atas lahan seluas 2.782 meter persegi. 

Lahan tersebut dapat menampung ratusan kendaraan roda dua dan puluhan kendaraan roda empat, dengan tarif parkir masing-masing Rp3.000 dan Rp5.000.

Baca Juga: Peringati Harkitnas 2025, Sekda Kabupaten Serang Ajak ASN Manfaatkan AI untuk Percepat Layanan Publik

Sebelum adanya sistem formal, pengelolaan parkir dilakukan secara tradisional oleh ormas lokal tanpa sistem ticketing atau pencatatan digital. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pendapatan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Minimnya Respons RSU Tangsel: Transparansi Dipertanyakan

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak RSU Tangsel belum memberikan pernyataan resmi meski telah dihubungi secara langsung oleh awak media. 

Sikap diam RSU Tangsel memicu spekulasi publik mengenai transparansi dan komunikasi pihak rumah sakit dalam proses alih kelola lahan strategis tersebut.

Baca Juga: Jokowi dan PSI: Menakar Dampak Elektoral Jika Presiden Turun Gunung

Analisis: Ketegangan Sosial di Balik Proses Formil

Konflik ini memperlihatkan ironi di balik upaya formalisasi pelayanan publik. Di satu sisi, proses lelang resmi menunjukkan langkah profesional manajemen aset, namun di sisi lain, kegagalan membangun komunikasi sosial justru melahirkan resistensi dari akar rumput.

Ketiadaan sosialisasi yang inklusif kepada warga sekitar dan para pemangku kepentingan lokal menjadi salah satu faktor utama terjadinya benturan. 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Radi Iswan

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X