“Sebagai langkah dari reformasi birokrasi untuk mendapatkan efektifitas, efisien, dan transparan bagi area perubahan yang dikehendaki. Sehingga, koordinasi yang kuat terus diupayakan sebagai satu kesatuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyatakan sinergitas dalam pengawasan sangatlah penting dibangun dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah demi mewujudkan good government.
“Sebagai penguatan APIP, sistem kolaborasi dalam rangka pelaksanaan fungsi pembangunan haruslah terus kita terapkan,”jelasnya
“Salah satunya dengan melaksanakan MoU yang bisa kita mulai dengan serentak di seluruh daerah di Provinsi Banten sehingga membangun satu sinergi dan membangun sistem kolaborasi,” lanjutnya.
Selain itu, Irwasda Polda Banten Kombes Pol Eko Kristianto berharap dengan adanya kolaborasi melalui MoU ini bisa bermanfaat menguatkan APIP di berbagai daerah sehingga mampu meminimalisir persoalan-persoalan yang diprediksi bisa muncul.
“Saya yakin dengan MoU yang dilaksanakan ini, mampu memberikan pembangunan di daerah semakin merata dan lebih sejahtera serta terhindar dari berbagai masalah, salah satunya korupsi,” jelasnya.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) M Tito Karnavian berpesan agar pengawasan dan pendampingan terus diupayakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran. Melalui APIP ini kita bisa mempercepat penyelesaian masalah-masalah sehingga kita bisa bekerja dengan efektif,” jelasnya.
