"Jalinlah komunikasi sebaik mungkin, agar kritik maupun masukan dapat tersampaikan dengan tetap menjaga kondusifitas, karena sangat dibutuhkan dalam proses berlangsungnya suatu pembangunan," tutup nara sumber yang satu ini.
Sementara itu, H. Ahmad Chumaedi, M.Si (Akademisi UMT) mengatakan, pembangunan suatu daerah harus melibatkan semua unsur, secara bersama, harus jalan bareng antara eksekutif sebagai pelaksana kegiatan, legislatif sebagai pemberi anggaran, dan organisasi kemasyarakatan sebagai pengawasan," jelasnya.
H. Ahmad Chumaedi, M.Si, narasumber dengan latar belakang akademisi memberikan pendapatnya dengan mengatakan, Quo Vadis Ormas (Ekspektasi Peningkatan Peran Ormas dalam Pembangunan Daerah), bahwa Kota Tangerang, yang memiliki bermacam golongan dan kepentingan untuk memberikan usulan pada negara/ pemerintah agar mencapai sebuah tujuan, yakni kesejahteraan dalam pembangunan.
Menyinggung kritikan dari ormas/ LSM kepada pemerintah Prof. Dr. Lili Romli, M.Si membenarkan, Ormas sebagai Civil Society adalah produk Demokrasi, sehingga harus mencerminkan tindakan demokratis, terkait transparansi Pemerintah Daerah dapat di monitoring melalui aplikasi yang dapat di akses secara umum.
"Sedangkan untuk informasi ada mekanisme dengan mengajukan permohonan, jika memang terdapat sengketa maka dapat mengajukan ke Komisi Sengketa Informasi di tingkat Provinsi atau wilayah nanti akan diproses dan diputuskan," jelasnya.
"Kritik juga harus di sampaikan secara baik, kita memiliki kultur budaya Timur, dan bentuk kritik adalah membangun," tambah Prof. Dr. Lili Romli, M.Si (Guru Besar UNAS),
Penulis / Editor : EDWARD. AN.
