Isu Politik Uang: Luka yang Membusuk
Lebih memprihatinkan, isu praktik politik uang mencuat dengan nominal mencengangkan.
Harga sebuah suara dikabarkan dimulai dari Rp10 juta, naik menjadi Rp20 juta, Rp50 juta, bahkan hingga Rp100 juta per suara. Angka-angka fantastis ini jelas mencederai marwah PWI.
Bagaimana mungkin organisasi yang seharusnya menjadi garda moral bangsa justru dicemari praktik transaksional? Bila kepemimpinan lahir dari “amplop” dan bukan dari integritas, maka sulit berharap PWI mampu menjaga kehormatan profesi wartawan di tengah sorotan publik.
Publik Semakin Kritis: PWI ke Mana?
Masyarakat kini menaruh kecurigaan: apakah media benar-benar berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, atau justru menjadi alat politik kelompok tertentu? Reputasi wartawan sebagai penjaga etika dan independensi dipertaruhkan di hadapan publik yang semakin kritis.
Baca Juga: Doa untuk Almarhum Wina Armada dan Penandatanganan Pakta Integritas Warnai Pra-Kongres PWI 2025
Jika PWI terus terjebak dalam konflik internal dan transaksi politik, maka ia akan kehilangan otoritas moralnya. Lebih jauh lagi, kepercayaan publik terhadap media bisa terkikis, padahal kepercayaan adalah modal utama dalam profesi kewartawanan.
Persatuan Sejati atau Jargon Kosong?
Kongres Persatuan PWI 2025 menyisakan paradoks. Di satu sisi, ada klaim islah; di sisi lain, praktik transaksional dan rivalitas politik semakin terang benderang.
Pertanyaan yang tersisa bukan lagi siapa yang memenangkan kursi Ketua Umum, tetapi apakah PWI masih mampu menjaga jati dirinya sebagai organisasi wartawan yang bermartabat.
Jika persatuan hanya sebatas deklarasi simbolis tanpa integritas, maka “Kongres Persatuan” tak lebih dari sekadar jargon kosong yang akan terus dipertanyakan publik.
(***)