Kota Serang, bidiktangsel.com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A. Damenta, menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mengawal perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) agar berjalan aman dan nyaman.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang dipimpin oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, di Markas Polda Banten, Kota Serang, Selasa (17/12/2024).
Baca Juga: Pemkot Tangsel Preservasi 17 Ruas Jalan Tahun 2024, Ini Daftar Lengkapnya
Rakor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kelancaran operasi pengamanan Nataru, Ops Lilin Maung 2024.
"Pada perayaan Nataru 2024-2025 ini, kita bersama-sama memitigasi risiko. Kita pastikan aman, nyaman, dan terkendali bagi masyarakat," ujar A. Damenta.
Pj Gubernur menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan personel gabungan yang tersebar di pos-pos strategis di seluruh wilayah Banten.
Prioritas utama diberikan pada pusat transportasi dan jalur vital, seperti: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak dan Jalan Non-Tol, Pelabuhan Merak (BBJ dan Ciwandan) dan Kawasan Wisata Anyer-Carita.
"Kita berbagi tugas dan peran untuk memastikan Nataru berjalan aman dan terkendali. Mulai dari pengaturan lalu lintas, pengawasan pasokan bahan bakar, penyediaan buffer zone untuk parkir, hingga menyiapkan tim kesehatan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, A. Damenta juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama selama perayaan Natal dan Tahun Baru.
Baca Juga: Pemkot Tangerang Wujudkan Kota Layak Huni Melalui Program Jamban Sehat dan Inovasi SISENJA
Ia menekankan pentingnya memperhatikan kesehatan dan kondisi cuaca, terutama bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan jauh.
"Bagi seluruh petugas dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya, saya imbau untuk tetap menjaga kesehatan. Selamat bertugas, kita bersatu demi Banten yang lebih baik," tambahnya.
Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan 4.302 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait.