Jakarta, bidiktangsel.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan kabinet Indonesia Maju telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik pada hari Jum’at, 22 Maret 2024 di Istana Negara.
Pelaporan SPT Tahunan ini dipandu langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, "Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh menteri telah menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik untuk orang pribadi."
Ia juga menekankan bahwa batas akhir penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 adalah pada tanggal 31 Maret 2024.
Baca Juga: Banten Siapkan Infrastruktur Jelang Mudik Lebaran 2024
Sri Mulyani mengimbau agar masyarakat yang memiliki pendapatan di atas penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta untuk mengisi SPT Tahunan.
Setelah pelaporan SPT Tahunan, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju menunjukkan bukti penerimaan elektronik (BPE), menandakan bahwa mereka telah berhasil melaporkan SPT Tahunan secara elektronik.
Hingga tanggal 21 Maret 2023, jumlah data SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan mencapai 9,6 juta SPT atau meningkat sebesar 7,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sri Mulyani menyatakan bahwa hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik, sambil mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.
Baca Juga: Bupati Irna Terus Bertugas Hingga Dilantiknya Bupati Definitif Pilkada 2024
Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menyatakan bahwa DJP telah menyediakan beragam kemudahan dalam pelaporan SPT Tahunan.
"Kami siap membantu pengisian SPT Tahunan. Wajib Pajak dapat memanfaatkan layanan asistensi pengisian SPT dengan beragam kanal komunikasi," ucapnya.
Pojok pajak yang dibuka untuk layanan SPT Tahunan berjumlah 1.743 buah hingga tanggal 22 Maret 2024, tersebar di seluruh Indonesia.
Lokasinya tersebar di pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan lokasi usaha wajib pajak dengan jumlah karyawan yang banyak.