KomDigi Dinilai Offside, Kritik Tajam Muncul karena Dinilai Ambil Alih Wewenang Kementerian Kesehatan

Baca Juga: Kick Off Cek Kesehatan Gratis di Tangsel: Pemerintah Jemput Bola Periksa 53 Juta Siswa se-Indonesia

Dugaan “Cari Panggung” dan Overlapping Kewenangan

Adib menyebutkan bahwa keterlibatan Menteri KomDigi bisa dianggap sebagai bentuk pencarian panggung politik atau upaya untuk mendekatkan diri pada Presiden.

“Ini overlapping kewenangan. Atau bisa dibilang, menterinya ingin terlihat dekat dengan Presiden Prabowo, padahal itu bukan tugas utamanya,” pungkasnya.

Pemerintah Daerah Dukung CKG, Tegaskan Kolaborasi

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pelaksanaan Program CKG di Banten telah berjalan masif selama tiga hari terakhir. 

Baca Juga: Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas Mengapung di Kali Dekat Pabrik Tahu Parung Serab Tangerang

Ia menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan utama mendeteksi dini masalah kesehatan pelajar.

“Seringkali kita baru sadar pentingnya cek kesehatan saat sudah sakit. Padahal, melalui program ini kita bisa mendeteksi masalah kesehatan sejak dini,” kata Andra saat mendampingi Menkomdigi dalam kick-off program di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Andra menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten bertanggung jawab atas SMA, SMK, dan SKh, sementara SD dan SMP menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Baca Juga: Kasus Pelecehan di SMK Swasta Tangsel Mandek, Orang Tua Korban Teriakkan Ketidakadilan

“Kami berkolaborasi tanpa membatasi kewenangan. Dengan dukungan dari petugas Puskesmas dan pemerintah pusat, kami yakin program ini akan membawa manfaat besar bagi kesehatan anak-anak,” ucapnya.

KomDigi Perlu Reposisi Fokus

Di tengah urgensi berbagai persoalan digital seperti peningkatan kasus judi online dan akses konten pornografi, langkah KomDigi untuk ikut serta secara aktif dalam program kesehatan menuai kritik keras. 

Pengamat menilai kementerian tersebut perlu mereposisi fokus kerja agar kembali pada mandat utamanya: mengelola dan mengawasi ekosistem digital nasional. (***)