Ketika didesak tentang apakah perlu penyatuan kembali KONI dan KOI atau tetap seperti saat ini, Gungde menyatakan, bila tidak ingin muncul kembali persaingan atau gesekan antarlembaga maka perlu dipersatukan kembali. Namun bila tetap seperti saat ini harus ada ketegasan sikap dari pemerintah lembaga mana yang bertanggung jawab.
Efek dari kondisi saat ini juga munculnya dualism dalam induk organisasi cabang olahraga (PB/PP). Kondisi yang sangat merugikan kepentingan atlet. Para atlet yang menjadi korban.
“Coba lihat bagaimana nasib tenis meja dan balap sepeda. Dua cabang olimpiade namun tidak dipertandingkan di PON. Padahal pada kedua cabor ini Indonesia pernah berjaya di tingkat Asia dan bahkan pernah masuk jajaran delapan besar dunia,” ucapnya.
Dalam hal pendanaan olahraga, Siwo PWI Pusat mengusulkan ada patokan prosentase dana untuk olahraga yang berkisar antar 2 – 5 prosen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Saat ini dana untuk olahraga hanya 0,03 persen yang jumlahnya Rp 1,9 trilun.
“Kondisi membuat olahraga selalu menjerit setiap menghadapi event olahraga SEA Games, Asian Games dan olimpiade. Padahal olahraga selalu digembar-gembor menjadi bidang yang mampu mengibarkan Merah Putih di forum internasional serta juga membentuk karakter bangsa. Tapi bila melihat pendanaannya maka akan menjadi ironi,” kata Gungde yang asal Bangli, Bali itu.
Gungde mengapresiasi perhatian Komisi X atas masukan-masukan dari Siwo PWI Pusat. Dalam laporan singkat apa yang dikemukakan Siwo PWI Pusat mendapat perhatian dan akan dijadikan bahan dalam pembahasan UUSKN. ***
( HUMAS PWI )
