#Opini - Warna warni politik negeri semakin menuai intrik, dengan rapat penuh konflik hingga para punggawanya memainkan peran menggelitik. Terkini mengenai Rapat Anggaran Pertahanan Komisi I diramaikan dengan banyak interupsi. Sebetulnya apa yang membuatnya begitu riuh sehingga menuai banyak respon yang tidak mengenakkan? Setelah diusut ternyata absennya Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuahkan kerancuan dalam penyampaian.
Bermula dari sorotan kritis TB Hasanudin, selaku Anggota Komisi I Fraksi PDI-Perjuangan terhadap surat perwakilan. Letjen Joni Supriyanto dipilih sebagai wakil dalam rapat penting itu dinilai asal pilih saja. Maka dari itu, banyak intrik dan interupsi melayang di panggung rapat krusial, sebab mengenai anggaran perlu adanya kejelasan dalam menentukan biaya-biaya terkait pertahanan Indonesia.
Banyak Fraksi Menyayangkan Pemilihan Dua Perwakilan
Dilansir dari CNN, ada kesalahan atau kejanggalan terjadi dalam prosesi penetapan anggaran pertahanan. Dalam perjalanannya banyak anggota komisi menyayangkan hal tersebut. Salah satunya, TB Hasanudin selaku fraksi PDIP di komisi I.
"Dengan segala hormat, surat Panglima sebaiknya dikoreksi perihal anggaran dan final penentuan keputusan dalam bentuk transkrip simpulan Komisi I dengan pemerintah, artinya ini kepentingan negara, Panglima TNI tidak bisa semaunya menunjuk wakil."
Seperti kata Hasanuddin dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta pada kemarin, ada banyak fraksi senada dengan pesan yang dilayangkan saat itu. Pada berlangsung sudah menuai interupsi, sampai Fraksi Partai Demokrat menyetujui hal tersebut. Sebab ini bukan persoalan membuat anggaran saja tetapi menembus persoalan untuk keamanan dan ketahanan negara. Makanya, wajar jika fraksi manapun yang hadir menanyakan masalah tersebut. Sebab itu, perwakilan buka suara terkait hal tersebut, namun tidak berhasil meredam interupsi yang terus dilayangkan.
Kritik demi kritik terus disampaikan menuju proses pemilihan, karena dianggap kurang melihat kondisi strukturalnya. Disayangkan juga bila pada penetapan anggaran tidak begitu jelas akan dana fungsional dan substitusinya. Seharusnya rapat tersebut dihadiri langsung oleh Panglima Hadi Tjahjanto. Hal ini dikarenakan penyusunan draf anggaran untuk dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) harus disetujui Panglima beserta kesimpulan final untuk anggaran pertahanan. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra dan Kabais Letjen Joni Supriyanto hadir pada rapat tersebut bersama para Asisten Perencana (Asrena) dari masing-masing matra.
