Jakarta, bidiktangsel.com - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memberikan apresiasi atas penegasan Presiden Joko Widodo, dalam menjawab isu amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Presiden juga telah mematahkan spekulasi yang muncul dalam upaya meredam kegaduhan yang sengaja dihembuskan.
"Pernyataan Presiden Jokowi tegas dan tak ada lagi keraguan. Ini mengimplementasikan Pasal 7 yang merupakan masterpiece gerakan reformasi 1998. Sehingga tidak ada upaya abuse of power," tegas Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/3/2021).
Presiden, sambung Azis, tidak memiliki hak konstitusional untuk meminta DPR/MPR menyelenggara kan sidang istimewa untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 guna memperpanjang masa jabatannya.
Bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan merupakan amanah UU.
"Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Presiden memegang teguh idologi Pancasila dan Konstitusi UU 1945. Ini sikap tegas dan tak perlu lagi menjadi pembahasan. Kalau ada yang masih menyimpukan ini dan itu, sebaliknya kita bertanya, apa tujuan utamanya?" tandas Azis Syamsuddin.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Presiden Jokowi adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu DPR bersama pemerintahan akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.
"Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama. Ini pun yang harus kita jaga bersama-sama. Sudahi saja narasi yang berlebihan itu. Fokus kita keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru," timpal Azis.
