KKB akan eksis dan terus melakukan perlawanan seperti yang sedang berlangsung dewasan ini. Maka Pemerintah perlu memikirkan kembali strategi operasi militer yang mengedepankan dialogis. Sehingga tidak ada dendam dan perlawanan berulang yang menimbukan korban jiwa.
"Pengalaman selama 59 tahun Papua berada dalam Republik Indonesia memperlihatkan aksi kelompok sparatis kian kentara. DPR berharap Pemerintah mampu kembali melibatkannya dalam proses dialog. Adanya suatu solusi bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak," jelasnya.
Solusi bersama dapat dihasilkan melalui suatu dialog konstruktif. "Kita percaya bahwa Pemerintah yang sudah mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan konflik secara damai seperti konflik Aceh, Poso, dan Ambon, akan menempuh jalan damai seperti dialog dalam menyelesaikan konflik Papua," imbuh Azis Syamsuddin.
Dialog memungkinkan Pemerintah dan KKB bertemu sebagai mitra, bukan sebagai musuh, untuk membahas dan menghasilkan solusi bersama yang dapat menghentikan. "Konflik yang sudah berlangsung selama lebih dari lima dekade ini harus diakhiri. Hidup harmoni adalah dambaan masayarakat Papua," tutur Azis.
Terakhir, Azis Syamsuddin juga mengaku prihatin dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua yang menyatakan persentase penduduk miskin di wilayah ini selama enam bulan terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen poin yaitu dari 26,64 persen pada Maret 2020 menjadi 26,80 persen pada September 2020.
Dalam data tersebut disebutkan, persentase penduduk miskin di Papua untuk daerah perkotaan mengalami peningkatan sebanyak 0,12 persen poin menjadi 4,59 persen (4,47 persen pada Maret 2020) serta perdesaan naik sebanyak 0,19 persen poin menjadi 35,69 persen (35,50 persen pada Maret 2020).
Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, baik perkotaan maupun perdesaan. Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020-September 2020 antara lain ekonomi Papua pada triwulan ketiga 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,61 persen (y-on-y).
"Tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama. DPR berharap, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat, benar-benar menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan penyaluran Dana Desa Tahap. Jangan sampai mengalami keterlambatan seperti tahun 202. Termasuk penyaluran BLT-Dana Desa," tutup Azis Syamsuddin. (as)
