"Dari Kapolri sekarang yang dibutuhkan kekompakan. Karena dengan Kapolri ini kompak di internal maupun di luar saya yakin semua beres," tambahnya.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Prof. Muradi menyatakan, ketika Presiden sudah menunjuk satu nama menjadi Kapolri, maka di tubuh Pori semuanya akan ikut nurut.
"Ketika Presiden sudah menunjuk satu nama. Maka di internal biasanya manut jarang sekali ada dinamika yang akan membuat terbelah dan sebagainya," imbuh Prof. Muradi.
Mengenai penunjukan Kapolri yang statusnya lebih muda dari angkatan Polri lainnya sudah pernah terjadi sebelum masa reformasi. Dia memandang hal tersebut tidak masalah.
"Penunjukan Kapolri yang lebih mudah, saya kira bukan pengalaman pertama. Kalau di era reformasi dua kali. Sebelumnya ada zaman pak Harto jauh lebih muda. Saya kira normal-normal saja," ujarnya.
Menurutnya pembawaan calon Kapolri tunggal itu cukup supel. Apalagi ketika DPR menyetujuinya menjadi Kapolri, Listyo langsung melakukan kunjungan ke petinggi partai politik.
"Pak Sigit punya pendekatan yang mirip dengan Pak Tito. Ini memang agak lebih lentur mugkin lebih banyak bergaul juga dengan berbagai pihak. Salah satunya politisi," tuturnya.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara menyebut salah satu tantangan ke depan Kapolri adalah menurunkan angka aduan kepolisian. Karena hampir setiap tahun angkanya peringkat pertama, sebagai institusi yang paling banyak diadukan.
