"Jika kita mencermati postur APBN 2021, bisa kita simpulkan postur anggaran ini disusun penuh dnegan kehati-hatian dan tantangan. Pemerintah harus mengambil kebijakan dan melaksanakannya secara optimal dan tepat sasaran termasuk pengelolaan portofolio utang agar APBN 2021," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
APBN dapat direalisasikan secara efisien dan efektif agar upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Tugas itu belum juga tuntas. Karena Pemerintah harus meningkatan penerimaan Pajak dan Non Pajak sebagai sektor penyumbang pajak terbesar seperti manufaktur, perdagangan, jasa keuangan, konstruksi dan real estate.
DPR meminta Pemerintah harus berani mengalihkan anggaran yang kurang mendesak ke APBN tahun-tahun berikutnya. Serta berupaya mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggencarkan investasi domestik maupun asing.
"Ini sebagai upaya untuk membiayai proyek pembangunan di luar penanganan pandemi Covid-19. Sehingga beberapa proyek pembangunan tidak mengandalkan pembiayaan dari uang negara,” jelas Azis.
Pemerintah kini dihadapkan situasi yang sulit menjelang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali 11-25 Januari 2021. Mengingat Jawa-Bali adalah penyumbang lebih dari 60% PDB Nasional.
"Sekali lagi DPR berharap, inovasi, gagasan serta kerja keras Pemerintah dan semua unsur mampu mengatasi tantangan ke depan. Realisasi anggaran APBN 2021 yang dibayangi wabah mampu terserap maksimal, sejalan dengan pewasasan dan penggunaan anggaran yang optimal," jelas pria jebolan University of Western Sydney, Australia itu.
Mantan Officer Development Program VII PT. Panin Bank tersebut juga mendukung langkah Presiden Joko Widodo dalam membentuk lembaga sejenis Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). "Ini menjadi terobosan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasional di tengah situasi sulit saat ini," terang Azis.
Dengan adanya sovereign wealth fund para kepala daerah dapat memanfaatkan pembiayaan nasional dan tidak hanya tergantung APBN. Dengan adanya Indonesia Investment Authority, maka pemerintah tidak hanya memiliki sumber bantuan pinjaman namun memiliki instrumen pendanaan lain.
