Ia juga meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait agar berkoordinasi dengan baik untuk memastikan tidak ada potongan-potongan dari bansos tersebut.
“Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat RT/RW. Langkah itu agar ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial,” ucapnya.
Menurutnya, implementasi penyaluran bansos di beberapa daerah kerap kali terkendala. Salah satu faktornya yakni permasalahan data, sehingga dibutuhkan persiapan matang dalam berbagai hal teknis seperti mekanisme distribusi, data keluarga penerima manfaat, dan peta penyaluran.
Sehingga masyarakat serta aparatur kelurahan/desa perlu memahami syarat dan ketentuan dari penerima bansos. Penyaluran bansos diharapkan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan juga efisien.
"Sehingga dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia," tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. (ijs/ful)
