• Minggu, 5 Februari 2023

Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Pastikan Percepatan Sertipikasi Tanah

- Jumat, 18 Desember 2020 | 14:08 WIB

Jakarta, bidiktangsel.com - Keseriusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan dibuktikan dengan kesuksesan dalam memberantas sengketa dan konflik pertanahan akibat mafia tanah. Kali ini, terungkap kasus sindikat mafia tanah yang terdapat di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara (Sumut).

Pemberantasan mafia tanah ini tak lepas dari kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bersinergi dalam memberantas mafia tanah. “Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Polda, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah BPN Sumut dan juga dukungan Bapak Gubernur dalam mengungkap kasus mafia tanah di Sumatra Utara ini," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melalui video conference saat memberikan keterangan terkait penyerahan tersangka dan barang bukti kasus mafia tanah di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejatisu), Kamis (17/12/2020).

Sofyan A.Djalil mengatakan bahwa Presiden sangat peduli atas hak-hak rakyat dan permasalahan mafia tanah ini. "Presiden sangat peduli dan mengamanatkan kepada kami untuk menyertipikatkan seluruh tanah di Indonesia, hari ini banyak tanah yang belum terdaftar sehingga banyak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti mafia tanah ini dan saat ini kami mampu menyertipikatkan 10 juta bidang tanah pertahun dan diharapkan itu mampu memperkecil ruang lingkup oknum tidak bertanggung jawab," ungkapnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu menjelaskan bahwa modus dari mafia tanah ini dengan cara memalsukan surat-surat tanah. "Kegiatan mafia tanah ini sudah sejak tahun 2000 milik PTPN ll kemudian di tahun 2015 oknum ini memalsukan sertipikat tanah dan mengajukan gugat ke pengadilan bahwa mereka adalah pemilik tanah yang sah," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Kapolda Sumut, Martuani Sormin Siregar mengatakan kasus ini sangat penting dan harus segera diselesaikan. "Tanah ini kedepannya akan di bangun sport center Provinsi Sumut, dan sebagai penjaga Kamtibmas di Sumut, Polda Sumut harus memastikan bahwa tanah ini memiliki hak yang berkekuatan hukum bahwa tanah ini bukanlah milik orang lain," katanya.

Halaman:

Editor: dini

Tags

Terkini

KPP Pratama Pondok Aren Gelar Kegiatan Tax Gathering

Selasa, 31 Januari 2023 | 22:14 WIB

Diduga Kebocoran Tabung Gas, Sebuah Warteg Terbakar

Selasa, 31 Januari 2023 | 18:46 WIB
X