#DeklarasiBanjarmasin, Sering dinyatakan bahwa untuk dapat mempertahankan diri di era disrupsi media dewasa ini, media massa mesti kembali kepada good journalism. Surat-kabar, televisi, radio dan media siber tidak semestinya menjadi pengekor media-sosial dalam hal kebiasaan menyebarkan informasi serba instan, spontan bahkan berisi hasutan atau hoaks. Media massa harus kembali pada esensi jurnalisme yang baik, bermartabat dan beretika.
Syarat kedua agar media massa dapat bertahan dari goncangan disrupsi adalah kemampuan beradaptasi dengan keadaan-keadaan transformasi digital. Para pengelola media harus secara cepat menempatkan diri dalam ekosistem baru di mana masyarakat semakin terpola untuk mengakses informasi, berita, wacana publik dan hiburan secara digital. Para pengelola media dituntut untuk mampu menyajikan dan mendistribusikan berita secara baru berlandaskan pada penerapan teknologi informasi digital.
Namun perlu digarisbawahi bahwa kembali pada esensi good journalism dan bertransformasi ke era digital saja tidak cukup untuk menjamin daya hidup pers profesional. Ada satu masalah struktural-sistemik yang tidak dapat ditangani sendiri oleh para pengelola media. Persoalan tersebut adalah iklim persaingan usaha yang timpang dan tidak sehat antara media lama dan media baru. Ketidaksetaraan posisi dan perlakuan untuk media massa konvensional di satu sisi dengan perusahaan platform digital di sisi lain.
Di satu sisi, surat-kabar, radio, televisi dan media siber mesti membayar pajak untuk setiap pendapatan iklan yang diperoleh, serta harus menanggung jaminan sosial para wartawan dan karyawan yang lain. Sementara sebagai pesaing media konvensional, platform media-sosial, mesin-pencari atau agregator berita dapat menghindari pajak, tidak perlu menggaji wartawan tetapi dapat memanfaatkan hasil jerih-payahnya, serta tidak terikat oleh regulasi-regulasi media.
Perusahaan penyedia layanan mesin-pencari dan agregator-berita dapat berlindung di bawah jargon “information is free” untuk melakukan komodifikasi atas berita yang dihasilkan oleh media siber. Sementara media siber mesti menanggung gaji dan jaminan sosial para wartawan yang bekerja untuk menghasilkan berita tersebut. Jargon “information is free” telah mengabaikan fakta bahwa berita lahir dari jerih-payah wartawan yang menggantungkan hidupnya dari penghargaan atas berita itu.
Setiap berita di media massa yang merugikan pihak tertentu mengandung konsekuensi etis atau hukum, dapat diperkarakan ke Dewan Pers, KPI bahkan ke Pengadilan. Sebaliknya, perusahaan media-sosial tidak perlu bertanggung-jawab atas informasi yang mereka sebarkan, termasuk hoaks yang merugikan masyarakat.
Padahal media sosial sesungguhnya juga merupakan perusahaan media yang melakukan proses komodifikasi informasi di ruang publik dan menggantungkan diri dari pendapatan iklan. Sejauh ketimpangan dan perbedaan perlakuan itu tetap terjadi, sulit bagi media massa untuk bertahan hidup. Good Jurnalism adalah sebuah keniscayaan bagi pers profesional. Namun, good journalism tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditopang prinsip-prinsip keberlanjutan media.
