bidiktangsel.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan di balik perbedaan data keuangan milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Berdasarkan penelusuran Kemendagri, perbedaan itu disebabkan oleh dua faktor utama, yakni perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan input dari Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Baca Juga: PT Lambok Ulina Kembali Menangi Proyek di Banten Meski Pernah Disanksi KPPU
Menurut data BI, dana milik Pemda di bank pada Agustus–September 2025 mencapai Rp233 triliun, sementara Kemendagri mencatat Rp215 triliun, sehingga terdapat selisih Rp18 triliun.
Tito menjelaskan, dana Pemda bersifat dinamis karena terus mengalami pergerakan sesuai kebutuhan dan realisasi belanja daerah.
“Jangan salah, jumlah daerah itu ada 512—terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Jadi Rp18 triliun dalam selisih waktu satu bulan itu sangat mungkin sekali,” ujar Tito kepada awak media di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Ia menegaskan bahwa selisih itu bukan karena dana mengendap, melainkan akibat perbedaan waktu pelaporan dan pencatatan.
“Rp18 triliunnya sudah terpakai oleh daerah-daerah ini,” tambahnya.
Sebagai contoh, Tito menyinggung kasus data keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sempat ramai dibahas.
Berdasarkan data BI, simpanan Jabar tercatat Rp4,1 triliun, sementara Kemendagri mencatat Rp2,7 triliun. Setelah diverifikasi, ternyata dana sebenarnya sebesar Rp3,8 triliun milik Pemprov dan Rp300 miliar milik BLUD.
“Otomatis berbeda karena waktu pencatatannya tidak sama, uangnya sudah dibelanjakan,” ujar mantan Kapolri itu.
Baca Juga: Aliansi Pemuda Pamulang Permai Dukung Pemagaran Jalur Pipa Gas Pertamina Demi Keamanan Warga
Selain faktor waktu, perbedaan data juga bisa muncul akibat kesalahan input dari pihak bank daerah.