Tito Karnavian Ungkap Dua Penyebab Data Keuangan Pemda di BI dan Kemendagri Beda Rp18 Triliun

Baca Juga: Disnaker Tangsel Luncurkan Portal “ANGGUR”: Solusi Digital Cegah Pengangguran Lewat #CariKerjaDisiniAja

Ia mencontohkan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dalam data BI tercatat memiliki simpanan Rp5,1 triliun, padahal APBD-nya hanya Rp1,6 triliun dengan sisa kas Rp800 miliar.

“Rupanya BPD Kalsel salah meng-input, simpanan milik provinsi dimasukkan sebagai simpanan Kota Banjarbaru,” jelas Tito.

“Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru, padahal itu milik Provinsi Kalsel,” sambungnya.

Perbedaan data ini pertama kali mencuat saat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membacakan data keuangan Pemda berdasarkan informasi BI dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada 20 Oktober 2025. 

Baca Juga: Harapan Baru di Pundak Kajari Tangsel: Ujian Integritas dan Keberanian Tegakkan Hukum

Data tersebut kemudian diprotes oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, karena dianggap tidak sesuai dengan data Pemprov.

Sempat terjadi adu pernyataan antara Menkeu dan Gubernur Jabar, hingga akhirnya Dedi Mulyadi mendatangi BI dan Kemendagri untuk melakukan verifikasi.

Menanggapi polemik ini, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pihaknya selalu menggunakan data resmi yang telah diverifikasi. 

“Data adalah hal yang paling penting ketika kami bicara soal dana daerah. Banyak yang protes, tapi kami selalu berpegang pada data resmi yang sudah dicek berkali-kali,” ujarnya dalam sambutan Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79, dikutip dari kanal YouTube Kemenkeu, Jumat (31/10/2025).

(***)