Bidiktangsel.com – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali menyoroti rendahnya serapan anggaran di pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai menjadi salah satu penyebab tersendatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), Purbaya mengungkapkan keprihatinannya setelah menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bahwa masih terdapat dana kas Pemda mencapai Rp215 triliun yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan.
Baca Juga: Sekda Tangsel Dampingi Mensos dan Seskab Tinjau Sekolah Rakyat Menengah Atas di Serpong Utara:
“Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Purbaya di hadapan peserta rapat.
Dana Mengendap di Daerah, Ekonomi Tak Berputar
Menurut laporan Tito Karnavian, dari total Rp215 triliun tersebut, Rp64 triliun berada di tingkat provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota. Menariknya, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan saldo tertinggi mencapai Rp19 triliun lebih.
Tito menjelaskan, sebagian besar kepala daerah menahan pencairan anggaran karena alasan teknis dan birokratis, termasuk pergantian pejabat dinas serta keterlambatan rekanan proyek.
Baca Juga: DLH Kota Tangsel Ajak GP Ansor Bangun Bank Sampah Lewat Gerakan Satu Majelis Taklim Satu Bank Sampah
“Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, mereka akan mengambilnya di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga uangnya ditahan dulu,” jelas Tito.
Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Menkeu Purbaya. Ia menilai bahwa lambatnya perputaran uang di daerah bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Realisasi APBD 2025 Baru 51,3 Persen
Purbaya menyebutkan, hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai 51,3 persen atau Rp712,8 triliun dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka itu turun signifikan 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Belanja modal menurun lebih dari 31 persen, sedangkan belanja barang dan jasa turun 10,5 persen. Ini bukti bahwa aktivitas ekonomi di daerah belum bergerak optimal,” paparnya.