Jakarta, bidiktangsel.com — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera mencopot Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden beserta Kepala Biro terkait.
Desakan ini muncul pasca insiden pencabutan kartu identitas liputan milik wartawan CNN Indonesia berinisial DV, yang sempat diberlakukan oleh Istana sebelum akhirnya dibatalkan menyusul gelombang kritik publik.
Baca Juga: Tidak Pro Masyarakat, Mahasiswa Desak Reformasi Total Kejari Tangsel
Ketua FWK Raja Parlindungan Pane menilai tindakan pencabutan kartu liputan hanya karena seorang jurnalis mengajukan pertanyaan kepada Presiden merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kebebasan pers. Ia menegaskan, permintaan maaf dari pejabat terkait tidak bisa dijadikan solusi final.
“Permintaan maaf tidak bisa menghapus fakta adanya tindakan sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik. Kasus ini harus diakhiri dengan tanggung jawab struktural, termasuk pencopotan pejabat terkait,” tegas Raja dalam pernyataan resmi FWK, Senin (29/9/2025).
Kritik terhadap Mekanisme Pers di Istana
FWK menilai pencabutan kartu liputan DV merupakan indikasi lemahnya mekanisme pengelolaan akses media di lingkungan Istana.
Baca Juga: Masjid Abu Bakar Shiddiq Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H
Langkah tersebut dinilai mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kebebasan pers yang dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pers.
“Pemberangusan pers tidak boleh dibiarkan dalam demokrasi. Copot pejabat yang terlibat agar ada efek jera, dan ke depan jurnalis dapat bekerja tanpa tekanan,” tulis FWK dalam keterangan resminya.
FWK juga mengingatkan agar Sekretariat Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Biro Pers Media Istana (BPMI).
Baca Juga: Lembaga Budaya Betawi ( LBB ) Resmi dilantik dan di kukuhkan di Jaletreng Riverpark Setu
Menurut mereka, prosedur pengelolaan liputan seharusnya menjamin akses jurnalis tanpa diskriminasi ataupun intervensi politik.