Jakarta, bidiktangsel.com - Sorotan publik terhadap Menteri Agama Nasaruddin Umar semakin tajam setelah dua isu besar mencuat ke permukaan: kegagalan penyelenggaraan Haji 2025 dan pernyataannya soal profesi guru yang dianggap merendahkan.
Gelombang desakan reshuffle kabinet kini kian menguat. Dalam pelaksanaan ibadah haji, sejumlah masalah krusial tak bisa dihindari.
Evakuasi jemaah di Muzdalifah terlambat hingga 40 menit, membuat ribuan orang kelelahan.
Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Ridwan Kamil Beli Mercy Ilham Habibie dari Hasil Korupsi
Penempatan hotel juga dinilai tidak manusiawi, karena memisahkan pasangan suami-istri, orang tua-anak, hingga lansia dengan pendamping.
Kekacauan tenda di Arafah turut menambah penderitaan, dengan sebagian jemaah terpaksa berpindah-pindah sebelum akhirnya dialihkan ke tenda cadangan.
Situasi semakin runyam setelah perubahan mendadak aturan syarikah dari otoritas Saudi mengacaukan sistem operasional.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan melaporkan dugaan monopoli layanan Masyair serta penyediaan konsumsi jemaah yang dinilai di bawah standar gizi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: OJK Pastikan Likuiditas dan Solvabilitas Lembaga Keuangan RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Global
Meski Menteri Agama telah menyampaikan permintaan maaf, publik menilai langkah itu tidak cukup untuk menutupi kegagalan sistemik yang mencoreng kualitas penyelenggaraan haji.
Kekecewaan masyarakat semakin dalam setelah ucapan Menag dalam acara Pendidikan Profesi Guru (PPG) di UIN Jakarta viral: “Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedaganglah.”
Potongan kalimat tersebut memicu gelombang kritik karena dinilai merendahkan martabat guru, khususnya honorer yang selama ini berjuang dengan gaji minim.
Menteri Agama kemudian mengklarifikasi dan meminta maaf, menyebut tak ada niat merendahkan profesi guru.