Oleh: Junaidi Rusli – Wartawan Senior
Artikel - Dalam mitologi, “dewa” adalah sosok agung yang sulit disentuh hukum manusia. Namun di Indonesia, kita punya versi duniawinya—Dewa Korupsi.
Mereka bukan dongeng atau legenda, melainkan manusia nyata yang kebal hukum, hidup makmur dari uang rakyat, dan terus berevolusi dari masa ke masa.
Sejak Orde Baru hingga era demokrasi digital, mereka tak pernah mati. Yang berubah hanyalah nama, jabatan, dan metode mereka menguras kekayaan negara.
Baca Juga: Skandal Beras Oplosan Gegerkan Publik: Indomaret dan Alfamart Serentak Tarik Produk
Orde Baru: Saat Korupsi Menjadi Sistem
Era Soeharto bukan hanya dikenal karena stabilitas semu dan pembangunan fisik, tetapi juga karena memupuk ekosistem korupsi yang terstruktur.
Kekuasaan yang terpusat memungkinkan pengaturan proyek raksasa seperti swasembada pangan, reboisasi, hingga tol dan pertamina, dijadikan ladang basah bagi para kroni.
Soeharto bahkan dinobatkan oleh Transparency International sebagai pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan korupsi hingga USD 35 miliar (sekitar Rp550 triliun).
Praktik ini dijalankan lewat model crony capitalism—pernikahan antara kekuasaan politik dan kekuatan bisnis keluarga serta rekan dekat.
Baca Juga: Perintah Wapres Diabaikan, Meutia Hafidz Lupa Asalnya dari Wartawan?
Reformasi 1998: Dewa Berganti Nama, Sistem Tak Berubah
Ketika gerakan reformasi menumbangkan Soeharto, publik berharap muncul era baru bebas korupsi. Sayangnya, reformasi hanya mengganti tokoh, bukan sistem.
Dewa-dewa korupsi tidak musnah—mereka hanya berpindah dari seragam militer dan birokrat menjadi jas partai dan pengusaha.
Mereka menyusup ke pemerintahan daerah, parlemen, bahkan ke dunia peradilan dan institusi agama.