World Press Freedom Day 2026: Pers Berkualitas Jadi Jangkar Demokrasi di Tengah Badai Disinformasi

JAKARTA — Peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi momentum reflektif bagi insan pers di Indonesia untuk meneguhkan kembali peran strategisnya di tengah derasnya arus informasi global yang kerap memicu polarisasi.

Ketua Dewan Pers Indonesia, Prof. Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa kebebasan pers tidak hanya soal hak berekspresi, melainkan juga tanggung jawab besar dalam membangun peradaban dan menjaga perdamaian dunia.

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Instagram @officialdewanpers, Komaruddin membuka dengan pesan universal, “Selamat sejahtera bagi kita semua,” sebelum menekankan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan.

Baca Juga: Hardiknas 2026 , Pilar Ingatkan Pendidikan Harus Dibangun dengan Asah, Asih, dan Asuh

“Hari ini kita tidak sekadar merayakan kebebasan berpendapat. Lebih dari itu, ini adalah pengingat bahwa kita memikul tanggung jawab besar untuk ikut serta membangun peradaban dan menjaga perdamaian antar sesama penduduk bumi,” ujarnya.

Pers Berkualitas: Pilar Keadilan dan Perdamaian

Mengusung tema pers berkualitas untuk masa depan yang damai dan adil, peringatan tahun ini menyoroti urgensi jurnalisme sehat sebagai fondasi kehidupan demokratis.

Di tengah fenomena disrupsi informasi, mulai dari hoaks hingga manipulasi narasi, Komaruddin menegaskan bahwa media harus tampil sebagai penjernih.

“Pers yang berkualitas bukan sekadar penyampai berita, melainkan instrumen penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, tanpa informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan akan sulit terwujud.

Baca Juga: May Day 2026: Semangat Kebersamaan dan Transisi Energi Jadi Sorotan

Setiap karya jurnalistik yang bermutu dinilai sebagai investasi strategis bagi terbentuknya nalar publik yang sehat.

Ancaman Disinformasi dan Rapuhnya Demokrasi

Komaruddin juga mengingatkan bahwa derasnya arus disinformasi berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi. Ia menyebut pers sebagai “penjaga nalar publik” yang memiliki fungsi krusial dalam memastikan kualitas informasi yang beredar di masyarakat.