Sempat Ramai Wacana Sekolah Online di April 2026 demi Hemat BBM, Kini Justru Dipastikan Batal Terlaksana

photo author
Radi Iswan, Bidik Tangsel
- Rabu, 25 Maret 2026 | 20:53 WIB
Menyoroti penuturan Menko PMK, Pratikno terkait batalnya rencana sekolah online pada bulan April 2026. (Instagram.com / @jakut.info - @pratikpratikno)
Menyoroti penuturan Menko PMK, Pratikno terkait batalnya rencana sekolah online pada bulan April 2026. (Instagram.com / @jakut.info - @pratikpratikno)

Bidiktangsel.com - Sebagian publik di Tanah Air sempat ramai menyoroti wacana kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah yang akan kembali dilakukan secara daring mulai April 2026.

Rencana tersebut sebelumnya sempat mencuat sebagai bagian dari kebijakan efisiensi atau strategi penghematan energi atau pun bahan bakar minyak (BBM) yang tengah dikaji pemerintah.

Kendati demikian, kini pemerintah justru memastikan proses pembelajaran siswa akan tetap dilaksanakan secara luring atau tatap muka.

Hal itu mengingat, sektor pendidikan dinilai tetap menjadi prioritas utama.

Baca Juga: INSA Dorong Indonesia Jadi Motor Maritim Hijau di APM 2026

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengungkapkan hasil koordinasi lintas kementerian menunjukkan, pembelajaran tatap muka harus tetap dijaga demi memastikan kualitas pendidikan tidak menurun.

"Proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss," kata Pratikno dalam keterangannya, pada Rabu, 25 Maret 2026.

"Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa," tambahnya.

Berkaca dari hal itu, lantas apa sebenarnya alasan di balik batalnya wacana sekolah online yang sempat mencuat ke permukaan? Berikut ulasannya.

Baca Juga: Pantau Wisatawan di Anyer, Gubernur Andra Soni Ajak Masyarakat Jaga Kebersihan dan Keselamatan

Belum Jadi Hal yang Mendesak

Pratikno menjelaskan, kebijakan pembelajaran secara daring belum menjadi kebutuhan mendesak untuk saat ini.

Meski begitu, Menko PMK mengakui sebelumnya sempat ada pembahasan terkait kemungkinan penerapan metode hybrid, yakni kombinasi antara pembelajaran luring dan daring.

setelah melalui pembahasan bersama kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag), opsi tersebut tidak dianggap sebagai prioritas.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Radi Iswan

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X