Di Balik Polemik Awardee LPDP, Helmy Yahya Justru Cemaskan Fenomena Brain Drain yang Dinilai Tengah Marak Terjadi

Baca Juga: Kisah Dokter Spesialis Alumni LPDP di Jateng yang Disayang Pasien hingga Tuai Reaksi Positif Warganet di Medsos

Pembawa acara kenamaan itu lantas menilai, polemik tersebut mencuat bukan semata karena pilihan hidup pribadi, melainkan karena kontrak yang telah disepakati.

Terlebih, Helmy yang juga merupakan penerima beasiswa World Bank tahun 1991, memberikan perspektif tegas terkait hal tersebut.

Helmy menuturkan, LPDP memiliki aturan main yang sangat spesifik, yaitu kewajiban mengabdi di tanah air selama 2n+1 (dua kali masa studi ditambah satu tahun).

"Persoalannya bukan sekadar hak orang mau pulang atau tidak. LPDP itu menggunakan uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak," tuturnya.

Baca Juga: Setahun Kepemimpinan Andra Soni-Dimyati: Akselerasi 8 Program Unggulan demi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi

"Sebelum berangkat, setiap awardee sudah menandatangani kontrak untuk kembali dan mengabdi," imbuh Helmy.

Helmy kemudian menyayangkan jika para putra-putri terbaik bangsa, justru memilih untuk tidak kembali setelah menghabiskan dana negara.

"Indonesia sedang banyak masalah, justru orang-orang pintar seperti kamu dan suamimu yang kami butuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah itu," tambahnya.

Cemaskan Fenomena Brain Drain

Dalam polemik awardee LPDP itu, Helmy juga menyoroti kasus suami Tyas, Arya Iwantoro, yang diduga telah berada di luar negeri selama 5 tahun tanpa menjalankan kewajiban pengabdian.

Baca Juga: Dampingi Menko AHY, Wagub Dimyati Ikut Perkuat Ekraf Daerah Banten

Helmy menilai, komitmen pada kesepakatan adalah cermin integritas seorang akademisi terdidik.

Oleh sebab itu, Helmy mengingatkan publik di Tanah Air agar tidak terjebak dengan fenomena brain drain yang dinilai tengah marak terjadi.

"Jangan sampai terjadi brain drain yang masif karena orang-orang pintar kita keluar dan tidak mau kembali hanya karena alasan kenyamanan pribadi," terangnya.