Pengamat Ingatkan Insentif Fiskal Awal 2026 Berpotensi Dorong Inflasi

Baca Juga: Jerhemy Owen Ngaku Takjub dengan Kualitas Papan untuk Bangunannya yang Berasal dari Daur Ulang Sampah Sachet

Dalam situasi tersebut, inflasi dari sisi permintaan (demand-pull inflation) menjadi ancaman nyata.

Menurut Noviardi, jika inflasi melampaui ekspektasi, maka manfaat pertumbuhan ekonomi 6 persen berpotensi tergerus oleh penurunan daya beli riil masyarakat. Dampaknya, kesejahteraan publik secara bersih tidak mengalami peningkatan signifikan.

“Pertumbuhan ini menjadi mahal karena pemerintah harus terus menyuntikkan subsidi dan stimulus untuk menjaga momentum. Dalam jangka panjang, hal itu bisa menekan ruang fiskal dan fleksibilitas kebijakan ke depan,” katanya.

Baca Juga: Waspada Hujan Ekstrem, BMKG Peringatkan Risiko Cuaca Buruk di Banten

Ia menegaskan, kualitas pertumbuhan ekonomi sejatinya tidak hanya diukur dari capaian Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan dari kemampuannya menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan secara struktural.

Untuk itu, Noviardi mendorong agar belanja negara mulai dialihkan secara lebih radikal dari pola konsumtif menuju sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect jangka panjang, seperti hilirisasi pertanian serta penguatan rantai pasok lokal.

“Tanpa efisiensi belanja dan perbaikan ICOR, Indonesia berisiko terjebak dalam pola pertumbuhan yang mahal namun rapuh, di mana setiap persen kenaikan ekonomi harus dibayar dengan defisit yang melebar dan risiko inflasi yang terus menghantui,” pungkasnya.

Baca Juga: Skor Korupsi Indonesia Anjlok, Mahfud MD Gambarkan Dampaknya ke Investor yang Ragu Jualan di RI

Dengan demikian, tantangan utama pada 2026 bukan semata soal seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, melainkan seberapa efisien dan berkualitas setiap rupiah anggaran negara dalam menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat.

(***)