Pengamat Ingatkan Insentif Fiskal Awal 2026 Berpotensi Dorong Inflasi

Bidiktangsel.com — Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada awal 2026 dinilai menyimpan dua sisi mata uang. Di satu sisi, berbagai program stimulus fiskal menjelang Ramadan dan Hari Raya diyakini mampu mengerek laju pertumbuhan.

Namun di sisi lain, derasnya injeksi belanja negara juga berpotensi memicu tekanan inflasi jika tidak dibarengi peningkatan kapasitas produksi nasional.

Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), stimulus fiskal, serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang berperan penting dalam memperkuat perputaran uang, khususnya di daerah.

Baca Juga: Lebih dari Dua Bulan Bertahan dengan Getek untuk Menyeberang Sungai, Begini Kendala Pembangunan Jembatan Apung di Aceh utara

“Secara makro, langkah ini tepat untuk menjaga momentum awal tahun. Konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan, dan Ramadan–Lebaran selalu memberikan multiplier effect yang signifikan,” ujar Noviardi kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).

Namun demikian, Noviardi mengingatkan bahwa jika dibandingkan dengan periode pra-pandemi, pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen sebelumnya dapat dicapai dengan defisit anggaran yang relatif lebih ramping.

Sementara pada skenario 2026, upaya mengejar pertumbuhan 6 persen justru menunjukkan adanya pembengkakan cost of growth atau biaya pertumbuhan.

Baca Juga: Cerita Penumpang usai Diberi Kompensasi Gegara Pesawat Super Air Jet yang Ditumpangi Sempat Alami Delay 5 Jam

Ia mencontohkan, realisasi belanja negara yang telah mencapai Rp809 triliun hanya dalam satu kuartal menggambarkan meningkatnya ketergantungan ekonomi pada injeksi likuiditas pemerintah.

Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan peran sektor swasta yang belum bergerak optimal sebagai motor pertumbuhan mandiri.

Lebih jauh, Noviardi menyoroti rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih relatif tinggi. Angka tersebut mengindikasikan bahwa setiap tambahan investasi dan belanja negara belum sepenuhnya menghasilkan output ekonomi yang sepadan, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan.

Baca Juga: Cerita Pj Kades di Grobogan Jateng usai Viral Suami Belah Rumahnya Jadi 2 yang Diduga Gegara Istri Ketahuan Selingkuh

“Stimulus masif seperti MBG dan bantuan sosial pangan memang efektif mendorong konsumsi. Tetapi secara teknis, program ini high-cost karena tidak langsung meningkatkan kapasitas produksi nasional,” jelas pengamat ekonomi asal Jambi tersebut.

Ia menilai, derasnya aliran uang di masyarakat yang tidak diimbangi lonjakan produktivitas sektor manufaktur dan riil berisiko memicu overheating economy.