KPK Belum Panggil Erni Sitorus Usai Adakan Pertemuan dengan Eks Koruptor

Bidiktangsel.com - Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, hingga kini belum dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai pertemuannya dengan dengan mantan narapidana tindak pidana korupsi Chaidir Ritonga.

Pertemuan dimaksud merujuk postingan Erni Sitorus dalam akun instagramnya pada 25 Mei 2025 lalu.

Dalam postingan itu, Erni tampak berada di ruang kerjanya bersama terpidana kasus suap laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012–2014 itu, serta seorang pejabat dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga: Warga Terdampak Bencana di Sumatera Sempat Keluhkan Kelangkaan BBM, Pertamina Klaim Stok SPBU Mulai Lancar

Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) Edison Tamba menilai pertemuan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks penyelidikan yang sedang berlangsung.

"Postingan instagram Erni Sitorus dengan koruptor kasus suap yang membahas program mulian Presiden RI Prabowo Subianto. Ini sudah parah sekali," kata Edison, seperti dikuti Jaringan Promedia, Daulat.co, Selasa 2 Desember 2025.

Menurut Edison, KPK perlu menjelaskan mengapa hingga saat ini belum ada pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berada di lingkar kronologi.

Baca Juga: BNPB dan BMKG Minta Pemda Sigap soal Mitigasi di Daerah: Jangan Menunggu Bencana, Baru Minta Bantuan Pusat

Edison menyampaikan bahwa publik membutuhkan kejelasan dari KPK. “Kalau KPK serius, Erni Sitorus harus dipanggil. Publik perlu tahu apakah pertemuan itu hanya agenda biasa atau ada urusan lain yang perlu dibuka,” ujarnya.

Dia menambahkan, lambannya pemanggilan berpotensi menggerus kepercayaan publik.

“Kami tidak ingin pemberantasan korupsi berhenti di level teknis. Jangan sampai ada nama besar yang membuat proses ini melambat,” kata Edoy.

Baca Juga: Hadiri Acara Bakar Batu, Menko Polkam Diangkat Jadi Warga Kehormatan Papua Pegunungan

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai alasan belum dipanggilnya Erni Sitorus maupun kelanjutan pemeriksaan pihak lain dalam perkara tersebut.

(***)