Popularitas Seskab Teddy Kian Meroket, Pengamat Sebut Jadi Sosok Penting di Balik Layar Istana RI

Baca Juga: OTK Bawa Replika Senpi di Warkop Ciputat, Polsek Ciputat Timur Bergerak Cepat Amankan Pelaku

Fenomena Politik yang Menarik Dicermati

Secara terpisah, Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut tingginya tingkat popularitas Teddy sebagai fenomena politik yang menarik dan patut dicermati.

Burhanuddin mencermati, Seskab Teddy bukanlah pejabat yang memiliki wewenang sebesar menteri koordinator atau menteri teknis lainnya.

Hal itu disampaikannya saat menunjukkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' secara virtual, pada Sabtu, 8 November 2025.

"Posisi Sekretaris Kabinet secara tradisional bukanlah jabatan yang memiliki sorotan media sebesar Menteri Koordinator atau Menteri teknis yang berurusan langsung dengan proyek fisik," kata Burhanuddin.

Baca Juga: Kapolres Tangsel Sambangi Rumah Korban Bullying di Ciater, Tegaskan Komitmen Usut Tuntas Kasus

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa publik sangat memperhatikan sosok di lingkaran inti Presiden.

Burhanuddin mengindikasikan, Teddy berperan sangat krusial dalam menyampaikan kebijakan dan keputusan penting di balik layar kepresidenan.

Perannya sebagai penjaga gerbang informasi dan administrasi Presiden kemungkinan besar terekspos dalam isu-isu besar. Kedua, terkait efektivitas komunikasi.

"Meskipun bukan jabatan yang sering tampil di front-line, tingginya awareness ini bisa mencerminkan efektivitas komunikasi yang dibangun Seskab," terang Burhanuddin.

Baca Juga: Bullying Siswa SMPN 19 Tangsel Direspons Cepat Kemensos, Direktur Resos Anak Turun Tangan

"Hal tersebut, baik melalui pernyataan publik terbatas maupun kehadirannya yang konsisten mendampingi Presiden dalam momen-momen penting," tambahnya.

Di sisi lain, awareness Teddy yang mencapai lebih dari 50 persen melampaui beberapa figur kunci.

Hal itu termasuk, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (34,2 persen), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (44,6 persen), dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (42,1 persen).