Dilema Rokok untuk Ekonomi dan Kesehatan, Menkeu Purbaya Pilih Beri Tantangan Balik Begini

Baca Juga: TPA Jatiwaringin Jadi Preseden Buruk: Tenggat Lewat, Janji Rp2 Triliun Masih Abu-abu

Menteri yang kini dikenal dengan gaya koboinya ini menyatakan belum pernah melihat program bertahap yang menggantikan orang-orang di industri rokok jika ditutup.

“Jadi, dia desain kebijakannya apa, nanti saya ikutin kalau bagus,” tambahnya.

Kebijakan Tarif Cukai Rokok 2026 Ditetapkan Tidak Naik

Purbaya sebelumnya telah mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan cukai rokok di tahun 2026 mendatang.

Keputusan tersebut disampaikan usai Purbaya bertemu dengan perwakilan dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pada Jumat, 26 September 2025.

,Baca Juga: Pajak Digital Cetak Rp41,09 Triliun, Dorong Penerimaan Negara di Era Ekonomi Digital

Perwakilan yang hadir kata Purbaya di antaranya adalah Djarum, Gudang Garam, Wismilak, dan lainnya.

“Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya tahun 2026, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup, ya sudah, saya tidak ubah,” ucap Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu Jakarta pada 26 September 2025 lalu.

“Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya nggak ubah, udah cukup, ya sudah. Salahin mereka sendiri, ntar nyesel lho. Tau gitu minta turun, untungnya minta konstan aja. Jadi, tidak kita naikin,” kelakarnya.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Pilar Saga: Dapur MBG Wajib Kantongi Sertifikat Higienis untuk Beroperasi

Pengamat soal Permasalahan Rokok dalam Lapangan Kerja dan Penyerapan Kerja

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa meningkatkan pendapatan dan mengatasi masalah rokok adalah dua hal klasik yang selalu jadi perdebatan.

“Memang data di BPJS Kesehatan, katastropik jantung, stroke itu ada kontribusi rokok tapi yang penting juga ada kontribusi lainnya, garam, gula, lemak. Itu kesatuan yang perlu diselaraskan, kita perlu lapangan kerja. Sebagai pemerintah harus pinter mengatasi persoalan fiskal, pekerjaan, kesehatan,” ujar Timboel dalam acara diskusi Hotroom pada 24 September 2025 lalu.

“Pemerintah harus mampu tidak mengorbankan satu, tidak membiarkan yang satu. Menurut saya, lapangan kerja sangat dibutuhkan, mungkin ada alternatif lain,” tambahnya.