Jakarta, bidiktangsel.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2025.
Hal ini diungkapkan Muhaimin dalam penjelasannya kepada awak media usai rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar bersama Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, dan Wakil Menteri Desa.
“Kita ingin menyempurnakan KUR yang selama ini sulit diakses. Program ini akan kami perbaiki agar betul-betul bisa dinikmati oleh UMKM, pekerja migran, dan koperasi. Ini menjadi langkah penting untuk mendukung pemberdayaan masyarakat,” ujar Muhaimin.
Muhaimin menjelaskan, kesulitan akses KUR menjadi perhatian utama dalam penyempurnaan kebijakan ini.
Pemerintah akan menyediakan skema pembiayaan yang lebih inklusif dengan subsidi bunga dari pemerintah.
Langkah ini bertujuan untuk mendorong UMKM dan pekerja migran agar memiliki akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau.
“Saat ini, banyak UMKM dan pekerja migran yang harus beralih ke rentenir karena sulitnya mendapatkan KUR. Meski mereka bertanggung jawab terhadap utangnya, beban bunga yang tinggi menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kita akan memperbaiki standar KUR agar lebih ramah bagi pelaku usaha kecil dan ekonomi kreatif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muhaimin menyebutkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan berbagai regulasi untuk mempercepat implementasi kebijakan ini.
“Penyempurnaan regulasi diperlukan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, maupun instruksi presiden. Kami juga akan mengajukan skema pembiayaan baru yang tentunya membutuhkan restu dan dukungan Presiden,” tambahnya.
Baca Juga: Capaian Pajak Kota Tangerang 2024 Melampaui Target, Optimisme Tinggi untuk 2025
Salah satu inovasi yang direncanakan adalah mengubah kebijakan jaminan kredit. Kontrak kerja pekerja migran maupun kontrak proyek ekonomi kreatif akan diupayakan agar dapat digunakan sebagai jaminan kredit.
“Ini penting untuk membuka akses pembiayaan yang selama ini terkendala,” kata Muhaimin.
Artikel Terkait
Sekda Serang Ajak Wisatawan Nikmati Pesona Pantai Anyer-Cinangka Saat Liburan Tahun Baru
Nilai Penyelundupan ke Indonesia Capai Rp216 Triliun, Pemerintah Tingkatkan Upaya Penindakan
Mulai 2025, Guru Tidak Perlu Tambahan Jam Mengajar di Sekolah Lain: Begini Sistem Baru Pemenuhan 24 JP
Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Penjelasan tentang Kesejahteraan Guru ASN dan Non-ASN
Mendikdasmen Abdul Mu'ti Jelaskan Kebijakan Kesejahteraan Guru ASN dan Non-ASN: Fokus pada Sertifikasi dan Pelatihan