Ciputat, bidiktangsel.com — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Mahasiswa Hukum (DPD GPMH) Kota Tangerang Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Kamis (16/10/2025).
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Lapangan, Iqbal Eka, yang menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dan lemahnya kinerja pemerintah daerah serta DPRD Tangsel dalam pengelolaan APBD tahun 2024–2025.
Dalam orasinya, massa menyampaikan sembilan poin tuntutan yang tertuang dalam pernyataan sikap resmi GPMH.
Salah satu poin utama adalah desakan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memanggil dan mengevaluasi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.
Mereka menilai, selama dua tahun terakhir, kinerja pemerintah daerah belum menunjukkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran publik.
“Kami menemukan indikasi pemborosan anggaran yang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Program-program yang dianggarkan besar, tetapi manfaatnya tidak terasa bagi masyarakat,” ujar Iqbal Eka dalam keterangannya di lokasi aksi.
Sorotan Anggaran Miliaran Rupiah
Dalam dokumen yang dibagikan kepada media, GPMH menyoroti sejumlah alokasi anggaran yang dianggap tidak efisien, antara lain:
- Program peningkatan peran partai politik: Rp 51,2 miliar
- Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD: Rp 54,6 miliar
- Beban gaji dan tunjangan: Rp 117 miliar
- Beban utilitas kantor: Rp 38,7 miliar
- Beban alat kegiatan kantor lainnya: Rp 7,5 miliar
- Beban makanan dan rapat: Rp 60,2 miliar
GPMH menilai, angka-angka tersebut terlalu besar dibandingkan dengan capaian program dan kondisi masyarakat Tangsel saat ini yang masih dihadapkan pada persoalan klasik seperti kemacetan, banjir, kabel semrawut, minim penerangan jalan, serta pengelolaan sampah yang buruk.
Dugaan Korupsi dan Nepotisme
Selain persoalan anggaran, GPMH juga menyoroti laporan kekayaan (LHKPN) Wali Kota Benyamin Davnie.