Serpong, bidiktangsel.com - Dunia pendidikan kembali diguncang skandal. Sejumlah orang tua calon siswa mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMAN 2 Tangerang Selatan.
Mereka mengaku ditawari jalur “khusus” untuk memasukkan anak mereka ke sekolah negeri favorit itu, dengan syarat membayar uang sebesar Rp40 juta per siswa.
Tawaran ini muncul setelah anak-anak mereka dinyatakan tidak lolos Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB).
Modus pungli ini diduga dilakukan secara sistematis. Informasi yang diperoleh media menyebutkan, beberapa wali murid dihubungi oleh oknum panitia atau perantara yang menjanjikan kursi masuk ke SMAN 2 Tangsel meski hasil seleksi resmi menunjukkan mereka tidak diterima.
“Katanya masih bisa masuk, asal setor Rp40 juta. Uangnya ditransfer ke rekening pribadi, bahkan ada yang diminta bayar tunai. Ini jalur khusus, katanya terbatas dan tidak diumumkan ke publik,” ujar salah satu wali murid kepada media. Ia meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir akan dampak terhadap anaknya.
Komunikasi antara oknum dan wali murid dilakukan secara pribadi, utamanya melalui aplikasi WhatsApp. Wali murid juga diminta merahasiakan tawaran ini, agar prosesnya berjalan lancar.
Baca Juga: Pelaku Pembakaran Diburu, Bakar Sampah Liar Nyaris Picu Kebakaran Permukiman di Parigi Baru
Dugaan praktik pungli ini pun mencuat setelah beberapa orang tua merasa tidak nyaman dengan mekanisme yang ditawarkan dan memutuskan untuk melapor secara tertutup kepada media.
Ketika media mencoba menghubungi Kepala SMAN 2 Tangsel, Abu Yazid, tak ada tanggapan yang diberikan. Pesan dan panggilan yang dikirimkan ke nomor yang biasa digunakan tidak mendapat balasan.
Ketika menghubungi panitia PPDB, media justru mendapat jawaban dari seseorang yang mengaku anak salah satu panitia bernama Cahyana.
“Maaf Pak, ini anaknya Pak Cahyana. Bapak sedang di masjid,” jawabnya singkat.
Baca Juga: KPID Banten Ajak Lembaga Penyiaran Berperan Aktif Wujudkan Generasi Emas 2045
Respons ini menambah kebingungan publik, mengingat seharusnya pihak sekolah memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pungli yang mencoreng kredibilitas institusi pendidikan.