info-tangsel

Walikota Tangsel Tanggapi Kritik Fraksi Golkar Soal SiLPA 2024, Janji Evaluasi dan Koreksi APBD Tahun Depan

Jumat, 27 Juni 2025 | 09:38 WIB
Jawaban Walikota Tangerang Selatan terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Baca Juga: Lansia Harus Diberi Kesempatan Berkarya, Bukan Jadi Beban Negara: Seruan Ketua BP Lansia Jakarta

Hal ini tentu berdampak pada kinerja pembangunan dan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana daerah.

Oleh karena itu, pernyataan tegas dari Wali Kota untuk melakukan koreksi menyeluruh terhadap asumsi-asumsi anggaran menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.

Evaluasi APBD 2024 Jadi Dasar Penyusunan APBD Perubahan 2025

Pemkot Tangsel memastikan bahwa evaluasi terhadap APBD tahun 2024 akan dijadikan dasar utama dalam penyusunan perubahan anggaran tahun 2025. 

Baca Juga: Kejati Banten: “Kasus Tetap Berjalan”, Lambannya Penanganan Dugaan Korupsi Sampah DLHK Tangsel Picu Kecurigaan Publik

Perbaikan-perbaikan tidak hanya dilakukan pada sisi proyeksi keuangan, tetapi juga pada pelaksanaan teknis program di lapangan agar selaras dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta menjamin bahwa anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan tepat sasaran.

DPRD dan Pemkot Harus Bersinergi

Rapat paripurna kali ini mencerminkan fungsi kontrol DPRD yang berjalan aktif terhadap jalannya pemerintahan daerah. 

Baca Juga: Mediapreneur Talks Promedia 2025 Siap Digelar di Tangerang: Dorong Ekosistem Media Berkelanjutan di Era Digital

Kritik yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, termasuk soal SiLPA, adalah bentuk tanggung jawab dalam menjaga tata kelola keuangan daerah tetap dalam koridor yang baik.

Komitmen Wali Kota untuk menanggapi secara terbuka dan memperbaiki perencanaan anggaran menunjukkan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. (***)

Halaman:

Tags

Terkini