Beberapa warga bahkan menyebut kasus ini sebagai potret lemahnya komitmen pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Baca Juga: Sertijab Tiga Pejabat Polres Tangsel, Kapolres: Mutasi Adalah Dinamika Pengembangan Karier
Pengawasan Publik dan Tuntutan Transparansi
Pengamat politik Fernando Emas menyoroti lambatnya pengembangan perkara yang melibatkan dana besar dan potensi aktor lebih dari satu.
"Iya, memang kalau dari segi waktu ya, seharusnya kan sudah ada progres. Wajar saja ketika ada dugaan, apakah sedang ada sesuatu yang membuat kasus ini tidak berjalan lebih lanjut di Kejati Banten," ujar Fernando kepada wartawan, Rabu 25 Juni 2025.
Ia menekankan pentingnya transparansi lembaga penegak hukum agar kepercayaan publik tidak luntur.
"Empat bulan seharusnya sudah cukup bagi kejaksaan untuk menyimpulkan dan mengumumkan perkembangan kasus. Kita bertanya, ada apa Kenapa setelah penetapan tersangka belum juga ada kabar lanjutan" tegasnya.
Di sisi lain, beberapa kelompok masyarakat sipil berencana mengajukan permohonan informasi publik dan mendesak Komisi Kejaksaan untuk mengawasi jalannya proses penyidikan kasus tersebut.
DLHK Tangsel dalam Sorotan
DLHK Tangsel sebelumnya menjadi pusat perhatian setelah laporan dugaan penyalahgunaan anggaran pengelolaan sampah masuk ke meja Kejati Banten.
Indikasi adanya markup, pengadaan fiktif, hingga pengelolaan dana tanpa transparansi, menjadi dasar laporan masyarakat kepada penegak hukum.
Baca Juga: Anggota DPRD PSI Tangsel Tunjukkan Perhatian Penuh dalam Penertiban Lahan Hiburan di Roxi Ciputat
Jika terbukti, kasus ini bukan hanya akan menyeret oknum di level teknis, tetapi juga bisa membuka tabir sistemik terkait pengelolaan anggaran daerah dalam sektor lingkungan hidup.
Meski Kejati Banten menyatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi sampah DLHK Tangsel masih berjalan, masyarakat tetap menanti bukti konkret dalam bentuk tindakan hukum lanjutan.