Oleh: Tb Ardhiansyah Maulana/Wartawan
Opini - Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan sampah yang menyeret sejumlah pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bukan sekadar persoalan hukum, melainkan cermin dari krisis tata kelola pemerintah yang lebih dalam.
Di balik tumpukan sampah, tersembunyi realita pahit: sistem pengelolaan lingkungan yang amburadul, birokrasi yang tak transparan, serta mentalitas pejabat yang lebih tergoda kekayaan instan daripada melayani publik.
Tangerang Selatan, sebagai salah satu kota penyangga ibu kota yang berkembang pesat, menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan sampah.
Volume sampah yang mencapai lebih dari 1.000 ton per hari seharusnya mendorong pembenahan sistem yang berbasis teknologi, partisipatif, dan berkelanjutan.
Namun yang terjadi justru sebaliknya—anggaran ratusan miliar yang digelontorkan tidak memberikan solusi nyata, bahkan menjadi bancakan segelintir oknum.
Penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat, mulai dari staf, kepala bidang, hingga kepala dinas, termasuk pengusaha dan unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Kelompok Kerja (Pokja), membuktikan bahwa ini bukan sekadar masalah individu.
Ini adalah gejala dari kegagalan sistem. Ketika pengelolaan sampah saja menjadi ladang kecurangan, wajar jika masyarakat meragukan integritas Pemkot Tangsel secara keseluruhan.
Baca Juga: Posyandu Jadi Garda Terdepan Kesehatan, Wali Kota Tangsel Dorong Sinergi Komunitas dan Pemerintah
TPA Cipeucang: Simbol Kegagalan Pengelolaan
Kegagalan ini semakin nyata jika melihat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.
Dibangun di atas lahan seluas hanya 2,4 hektare, TPA ini dipaksakan menampung ribuan ton sampah per hari.
Tak hanya overkapasitas, lokasi ini sempat meledak karena kesalahan konstruksi. Ini bukan hanya soal teknis, tapi bentuk dari perencanaan yang buruk dan minimnya pengawasan dalam proyek-proyek publik.
Akibatnya, bukan hanya lingkungan yang tercemar, tapi juga keuangan daerah yang merugi.