Ironi Hari Kesadaran: Keteladanan Mati, Feodalisme Menguat di Birokrasi Tangsel

Oleh: Aditya Bayu Wardana, SM., M.Si/Lulusan IPB University Bogor

TANGERANG SELATAN — Peristiwa keterlambatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan dalam Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) bukan sekadar persoalan jam masuk kerja. 

Insiden ini mencerminkan krisis yang jauh lebih serius: runtuhnya keteladanan moral dan menguatnya praktik feodalisme dalam birokrasi modern.

Ironisnya, peristiwa tersebut terjadi tepat pada momentum yang seharusnya menjadi pengingat disiplin, integritas, dan tanggung jawab aparatur negara. 

Baca Juga: Refleksi Isra Mi’raj Lima Belas Abad: Sholat sebagai Penjaga Iman di Zaman Global

Alih-alih memberi contoh, pimpinan tertinggi birokrasi justru mempertontonkan privilege dengan tetap difasilitasi secara protokoler, meski datang terlambat.

Paradoks Hari Kesadaran Nasional

Upacara HKN yang digelar tanggal 19 memiliki makna filosofis sebagai sarana refleksi ASN terhadap sumpah jabatan, etika pelayanan publik, dan kedisiplinan. 

Namun, makna tersebut runtuh ketika pelanggaran justru dilakukan oleh figur yang seharusnya menjadi teladan.

Dalam praktik sehari-hari, ASN yang terlambat kerap dikenai sanksi simbolik, mulai dari barisan terpisah hingga tidak diperkenankan mengikuti upacara.

Baca Juga: Gubernur Banten Andra Soni Bantu Tangsel Atasi Sampah Lewat Fasilitas POC dan Biogas

Sebaliknya, Sekda yang terlambat tetap mendapat tempat terhormat. Situasi ini mengirim pesan berbahaya: aturan hanya berlaku bagi bawahan, bukan bagi pemegang kuasa.

Jika kondisi ini dibiarkan, HKN berpotensi berubah menjadi ritual administratif tanpa substansi, sekadar teater kepatuhan yang kehilangan makna moral.