Plesiran Rp1,5 Miliar di Tengah Efisiensi, Pemkot Tangsel Disorot Publik, Pengamat: “Tidak Ada Urgensinya, Cenderung Menghambur-hamburkan Anggaran”

Serpong, bidiktangsel.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk kegiatan pelatihan leadership yang digelar di Bandung. 

Kegiatan yang diikuti sejumlah pejabat tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah digencarkan pemerintah pusat.

Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul, menilai kegiatan tersebut tidak memiliki urgensi dan justru menunjukkan rendahnya empati pejabat terhadap kondisi bangsa.

Baca Juga: Fraksi PDI-P Sidak TPA Cipeucang, Desak Pembentukan Pansus Sampah Tangsel

“Mereka harusnya memikirkan itu. Kebijakan membuat pelatihan leadership itu menurut saya tidak ada urgensinya,” ujar Adib kepada awak media. 

“Harusnya mereka punya empati, simpati, merasa bahwa anak bangsa lain sedang dirundung musibah.” tambahnya.

Adib menilai alasan pelatihan kepemimpinan yang dijadikan dasar perjalanan dinas tersebut cenderung dibuat-buat. 

Terlebih, lokasi kegiatan dilakukan di Bandung, padahal fasilitas di Tangsel dinilai sudah memadai.

“Urgensinya nggak ada. Saya kira ini hanya menghabur-haburkan anggaran saja. Kalau ditanya leadership itu untuk apa, ya saya kira hanya mengada-ada,” tegasnya.

Baca Juga: Icha Terpilih Pimpin KONI Tangsel 2025–2029, Musorkot IV Tegaskan Persatuan Menuju Porprov 2026

Ia juga mempertanyakan konsistensi Pemkot Tangsel terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat, khususnya oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, kegiatan berbiaya besar ke luar kota di tengah tekanan pemangkasan anggaran justru menunjukkan ketidakpekaan.

“Kebijakan efisiensi dari Prabowo ini dicuekin. Hari ini orang harus menyisir anggaran agar tidak kena efisiensi. Tapi di Tangsel malah begini anggarannya,” ucap Adib.

Ia menegaskan, jika kegiatan tersebut dilakukan hanya demi memenuhi formalitas, maka publik wajar menilai perjalanan itu sebagai bentuk plesiran berjamaah.