Sertifikat ini menjadi salah satu syarat penting dalam memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
“Kami siap membantu proses sertifikasi SLHS karena ini syarat utama. Bila ada dapur yang belum steril atau belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), maka itu harus segera dipenuhi. SLHS memastikan makanan MBG benar-benar aman dikonsumsi,” tegasnya.
Selain pengawasan fisik, Pilar juga membuka peluang pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi program MBG di Tangsel.
“Ke depan, kalau dibutuhkan pemanfaatan aplikasi digital untuk mendukung MBG, Pemkot Tangsel siap beradaptasi,” tambahnya.
Di akhir kunjungan, Pilar menekankan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan sinergi lintas sektor tanpa sekat birokrasi.
“Walaupun ini bukan program murni pemerintah daerah, kami tetap punya tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penerima manfaat. Semua pihak harus berkolaborasi, menghapus ego sektoral, dan bersama-sama menyukseskan program MBG,” pungkas Pilar.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
Dengan pengawasan ketat serta dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan Tangsel dapat menjadi model kota dengan implementasi MBG yang aman, layak, dan berkelanjutan.
(***)
Artikel Terkait
Menjelang Kunjungan Presiden, Forum Bersama Sipil Banten Sampaikan Lima Isu Strategis
Pilar Ajak Keterlibatan dan Kolaborasi Pemuda Bangun Kota Tangsel
Kisah Warga Tangsel Terbantu Program Ngider Sehat, Layanan Kesehatan Menyapa Sejak dari Rumah
Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Lumpuhkan Sejumlah Titik di Tangerang Selatan
Wali Kota Tangsel Minta BRIN Batalkan Rencana Penutupan Jalan Raya Serpong–Parung: “Sudah Jadi Akses Publik Puluhan Tahun”