Benyamin Ngeles Ketika Ditanya Terkait APBD Tangsel 2024, Realisasi Dipertanyakan

Oleh Junaidi Rusli, Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik

Opini - APBD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024 kembali menuai sorotan. Bukan hanya karena nilai totalnya yang mencapai triliunan rupiah,, tetapi juga karena alokasi anggaran yang jomplang dan jauh dari kepentingan rakyat.

Ironinya, ketika publik menagih penjelasan, Wali Kota Benyamin Davnie justru terkesan “ngeles”, melempar jawaban normatif tanpa data konkret.

Baca Juga: TPA Jatiwaringin Jadi Preseden Buruk: Tenggat Lewat, Janji Rp2 Triliun Masih Abu-abu

Fakta yang ditayangkan CNN Indonesia memperlihatkan ironi besar:

• Pembelian ATK: Rp38 miliar 
• Pembelian kertas & cover tertulis: Rp6 miliar
• Tunggakan dapur MBG: Rp1 miliar
• Konsumsi rapat: Rp60 miliar
• Suvenir: Rp20,48 miliar
• Perjalanan dinas: Rp117 miliar
• Pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi: Rp731 juta
• Bansos: Rp136 juta

Dari daftar ini jelas terlihat siapa yang lebih diutamakan APBD Tangsel: birokrasi, bukan masyarakat.

Baca Juga: Pajak Digital Cetak Rp41,09 Triliun, Dorong Penerimaan Negara di Era Ekonomi Digital,

Bagaimana mungkin bansos untuk jutaan warga hanya Rp136 juta, sementara perjalanan dinas pejabat mencapai Rp117 miliar? Bahkan konsumsi rapat lebih besar 400 kali lipat dari bansos.

Alokasi seperti ini menunjukkan bahwa APBD Tangsel 2024 disusun tanpa sensitivitas sosial.

Padahal, APBD semestinya menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan layanan dasar, dan memperkuat perlindungan sosial.

Jawaban Benyamin yang cenderung mengelak justru menambah kekecewaan. Ia seakan lupa bahwa warga Tangsel berhak tahu mengapa anggaran disusun tidak proporsional, mengapa bansos sekecil itu, dan mengapa perjalanan dinas serta konsumsi rapat justru menjadi prioritas.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Pilar Saga: Dapur MBG Wajib Kantongi Sertifikat Higienis untuk Beroperasi

Kritik warganet bukan tanpa alasan. Mereka menyaksikan langsung masih banyak masalah di lapangan: sekolah kekurangan ruang kelas, puskesmas minim fasilitas, jalan lingkungan rusak, hingga banjir yang belum teratasi. Semua itu seolah tidak tercermin dalam APBD.

APBD bukan sekadar tumpukan angka, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat.