Banyak Kasus KKN di Tangsel, Aparat Penegak Hukum Tidur, Pengamat : Aparat Jangan Hanya Tajam Kebawah Namun Tumpul Keatas

Baca Juga: Pemkot Tangsel Hadiri Rapat Komisi II DPR RI, Bahas Gugatan Aset Lahan Sdri. Yatmi dengan PT JRP

Aparat Hukum Tangsel Dinilai Diam

Masyarakat menilai lemahnya kinerja aparat penegak hukum (APH) lokal membuat praktik KKN semakin subur. Meski anggaran pembangunan Tangsel mencapai triliunan rupiah tiap tahun, nyaris tidak ada pejabat daerah yang dijerat melalui proses hukum di Tangsel.

“Kasus besar justru dibongkar Kejati Banten dan KPK. Aparat hukum di Tangsel seolah tidur. Sudah dikasih Red Sinyal berulang, Publik jadi bertanya, apakah hukum di sini benar-benar bekerja?” kata Adib Miftahul aktivis antikorupsi dan pengamat kebijakan publik nasional (KPN) yang juga dosen Fisip UNIS,Kamis (25/9/2025).

Selain dua kasus besar tersebut, publik juga menyoroti lonjakan harta kekayaan sejumlah pejabat Tangsel yang dianggap tidak wajar.

Baca Juga: CV Galih Cantiqi Menang Tender Jalan Widya Kencana Rp12,3 M, Alamat Perusahaan Diduga Palsu

Namun, hingga kini, belum ada upaya hukum yang jelas dari aparat setempat.

Ancaman Runtuhnya Kepercayaan Publik

Jika praktik KKN terus dibiarkan tanpa penindakan serius, masyarakat khawatir korupsi akan semakin membudaya.

Dampaknya, anggaran pembangunan yang seharusnya untuk kepentingan rakyat hanya akan menguntungkan segelintir pejabat dan pengusaha.

“Kalau hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, jangan salahkan masyarakat kalau kepercayaan mereka terhadap negara runtuh," pungkas Adib.

(***)