WTP Tak Selalu Berarti Sejahtera: Saat Predikat Administratif Tak Berbanding Lurus dengan Realita Publik

Baca Juga: Desa Sindanglaya Jadi Proyek Percontohan Program Radenmas 2045: Menata Desa Menuju Indonesia Emas

Ironisnya, dalam sejumlah laporan BPK tahun ini, meski WTP diberikan, hampir semua kabupaten/kota di Banten mendapatkan “paragraf penekanan” atas pengelolaan keuangan yang tidak optimal. 

Misalnya, Kota Cilegon dinilai melakukan belanja yang tidak rasional, Kabupaten Pandeglang disebut tidak sesuai ketentuan dalam penggunaan DAK Fisik pendidikan, dan Kota Serang juga mendapat catatan terkait pengelolaan PAD dan efisiensi anggaran.

Ini menunjukkan bahwa WTP bukan tanpa catatan. Bahkan bisa dikatakan, opini itu tetap bisa diberikan meski terjadi inefisiensi atau belanja tidak prioritas, selama tidak melanggar prinsip akuntansi formal.

WTP Bisa Menyembunyikan Pemborosan

Yang lebih memprihatinkan, predikat WTP sering menutupi borosnya alokasi anggaran.

Banyak kegiatan pemerintah daerah difokuskan pada proyek mercusuar dan seremonial, seperti pembangunan gedung baru yang mewah, perjalanan dinas luar negeri yang tidak berdampak, atau pengadaan barang yang tidak dibutuhkan.

Seluruh transaksi tersebut bisa saja tercatat rapi dan sah secara prosedural, dan oleh karena itu tetap memperoleh WTP. 

Baca Juga: Tangsel Siaga 24 Jam: Garda Terdepan Penanggulangan Banjir di Tengah Hujan Deras

Tapi publik tidak melihat bagaimana kebutuhan mendasar masyarakat justru dikesampingkan.

Perlu Indikator Baru: Dari Akuntabel Menuju Berdampak

Pemerintah perlu mendorong paradigma baru dalam mengelola dan mengevaluasi keuangan negara. 

Akuntabilitas administratif perlu disandingkan dengan akuntabilitas sosial. Artinya, laporan keuangan bukan hanya harus rapi dibukukan, tapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

Hal ini bisa dilakukan dengan menambahkan indikator kesejahteraan dalam evaluasi kinerja anggaran. Misalnya, apakah alokasi belanja berhasil menurunkan angka kemiskinan? Apakah dana pendidikan benar-benar memperbaiki mutu dan akses sekolah? Apakah layanan dasar semakin merata?